Jika tahun ini pemerintah melalui Presiden Prabowo maupun Menteri Ketenagakerjaan kembali mengungkit dan memberikan harapan pembentukan satgas PHK dan DKBN, KSPI juga memastikan tidak akan ikut serta di dalamnya.

"Hasil musyawarah yang prosesnya panjang saja tidak dihormati, bagaimana DKBN akan bekerja kalau hasil musyawarah serikat buruh dari pemerintah dan pimpinan DPR tidak dihormati. Maka KSPI mengambil sikap untuk tidak ikut di dalam DKBN," tuturnya menegaskan.

Hingga saat ini, pemerintah melalui otoritas ketenagakerjaan memasing masih belum memastikan kapan pembentukan DKBN dan Satgas PHK disahkan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan hal itu lantaran masih terdapat beberapa dinamika yang terus dikaji oleh pemerintah, tetapi tak menjelaskan lebih lanjut mengenai dinamika yang dimaksud.

"Tunggu dari Mensesneg [Menteri Sekretaris Negara] saja. Ada dinamika yang berkembang yang kemudian menjadi pertimbangan," kata Yassierli, akhir Oktober 2025.

(ain)