Bloomberg Technoz, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan alasan rencana pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) hingga saat ini masih belum ada kejelasan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengaku pemerintah sebenarnya telah bertemu dan bermusyawarah bersama kalangan buruh dan serikat pekerja yang dihadiri oleh KSPI, KSBSI, hingga KSPSI bersama Menteri terkait dan Wakil Ketua DPR sekitar sebulan yang lalu.

Dalam musyawarah tersebut, Said mengatakan telah diputuskan Ketua DKBN berasal dari unsur KSPI; Sekjend berasal dari unsur KSBSI, dan dewan penasihatnya berasal dari unsur KSPSI. Tetapi, dalam perjalanannya, hasil musyawarah tidak dijalankan.

"Dalam perjalanannya, kesepakatan dan hasil musyawarah itu tidak dijalankan dan ditolak," ujar Said dalam konferensi pers secara daring, Jumat (17/4/2026).

Said kemudian mengatakan KSPI menyatakan untuk menolak dan tidak akan ikut serta ke dalam struktur Satgas PHK maupun DKBN yang hingga saat ini juga belum kunjung disahkan.