"Meski saya tidak melihat ancaman nyata yang mendesak saat ini di Selat Malaka, siapa pun yang khawatir tentang persenjataan titik-titik mati maritim harus mulai memikirkan cara mengelola kerentanan geopolitiknya," ujar Chuin Wei Yap, direktur program penelitian perdagangan internasional di Hinrich Foundation, Singapura. "Apa yang tampak tidak terpikirkan hari ini, jangan dianggap sebagai sesuatu yang mustahil di masa depan."
Seiring penutupan Selat Hormuz dalam beberapa pekan terakhir, ketegangan di Asia Tenggara meningkat. Singapura menolak keras bernegosiasi dengan Iran terkait biaya tol di Hormuz, sementara Malaysia membela langkah dialognya dengan Republik Islam tersebut. Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai sumber kekuatan geopolitik sambil memperdalam kerja sama militer dengan AS.
"Apakah kita sadar betapa pentingnya Indonesia? Betapa strategis dan kuncinya posisi kita?" ujar Prabowo saat berbicara di hadapan pejabat Indonesia pekan lalu. Ia menekankan bahwa sekitar 70% energi dan perdagangan Asia Timur melewati perairan Indonesia, termasuk Selat Malaka. "Kita harus paham bahwa kita selalu menjadi pusat perhatian dunia."
Tak lama setelah itu, Kementerian Pertahanan Indonesia mengonfirmasi tengah mempertimbangkan proposal dari pemerintahan Trump yang memungkinkan pesawat militer AS melintasi ruang udara Indonesia. Langkah ini memicu perdebatan di internal militer.
Kolonel Arm Oke Kistiyanto memberikan penilaian tajam dalam sebuah tulisan di situs militer, yang menyebut bahwa kesepakatan ruang udara tersebut dapat menarik Indonesia ke dalam konflik regional di luar kendali dan menimbulkan "risiko jebakan".
"Ruang udara adalah domain inti kedaulatan negara," tulisnya. "Ketika akses diminta oleh kekuatan besar, yang dipertaruhkan bukan hanya izin melintas, tapi signifikansi strategisnya: siapa yang mendapat keuntungan operasional, bagaimana negara lain menafsirkannya, dan apakah keputusan itu konsisten dengan arah kebijakan luar negeri Indonesia."
Anastasia Febiola S., pakar pertahanan Indonesia dan Manajer Negara Mirage Defence, menilai penilaian tersebut mencerminkan adanya "resistensi internal".
"Bagi Indonesia, ini soal reputasi, bahkan harga diri—tentang bagaimana negara lain menghormati hak kedaulatan dan kepentingan Indonesia," ungkapnya.
Seorang pejabat pemerintah yang mengetahui urusan pertahanan menyatakan bahwa kesepakatan baru dengan AS ini lebih kepada peningkatan kerja sama yang sudah ada, bukan pergeseran strategis. Prioritas utama pemerintah adalah menjaga stabilitas selat agar bebas konflik, dan tidak ada keinginan untuk terlihat membantu tekanan AS terhadap negara lain.
Juru bicara Kementerian Pertahanan menyatakan kesepakatan dengan AS akan membuka "peluang yang lebih terarah dalam modernisasi pertahanan, peningkatan kapasitas, pendidikan militer profesional, pelatihan, serta kerja sama latihan dan operasional."
"Seluruh implementasinya tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional, politik luar negeri bebas aktif, penghormatan terhadap kedaulatan nasional, serta sesuai mekanisme resmi pemerintah Indonesia," ujarnya.
Secara terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa usulan tersebut masih dipertimbangkan dan "tidak ada kebijakan yang memberikan akses tak terbatas bagi pihak asing untuk menggunakan ruang udara Indonesia."
Meski Selat Hormuz tetap menjadi jalur energi paling sensitif di dunia dengan sekitar seperlima aliran minyak global, Selat Malaka merupakan jalur utama rantai pasok manufaktur dan energi Asia, dengan sekitar 82.000 kapal melintas setiap tahun. Selat Malaka juga lebih dari lima kali lebih panjang dibandingkan Selat Hormuz, sehingga memiliki ruang gangguan yang lebih luas.
Perdebatan keamanan maritim juga meluas di kawasan, dengan krisis Hormuz memperlihatkan perbedaan pendekatan antara Singapura dan Malaysia.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, menanggapi pertanyaan parlemen pekan lalu mengenai kemungkinan negosiasi dengan Iran untuk jalur aman atau pembayaran biaya, menegaskan bahwa hak lintas transit dijamin hukum internasional dan kesepakatan semacam itu akan menjadi preseden berbahaya bagi Selat Malaka.
“Ini bukan hak istimewa yang diberikan negara perbatasan, bukan izin yang harus dimohonkan, dan bukan biaya yang harus dibayar,” ujarnya kepada anggota parlemen. “Ini adalah hak kapal untuk melintas.”
Pernyataan tersebut memicu reaksi di Malaysia, yang baru saja mengamankan jalur kapal mereka melalui Hormuz setelah pembicaraan tingkat tinggi antara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.
"Malaysia tidak perlu diceramahi soal manfaat diplomasi," kata Nurul Izzah Anwar, putri Anwar sekaligus Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat. “Kami memilih dialog karena sejarah membuktikan bahwa menjauh dari komunikasi justru memicu eskalasi.”
(bbn)
