"Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melambat menjadi 4,7%, seiring tekanan dari kenaikan harga minyak dan meningkatnya sentimen kehati-hatian investor (risk-off)," kata laporan tersebut.
Lantas apa saja yang menjadi faktor pertimbangan Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia?
Tekanan Eksternal dan Permintaan Global Lemah
Pertama, tekanan eksternal semakin menguat, terutama dari lonjakan harga energi global. Konflik di Timur Tengah telah mendorong harga minyak naik lebih dari 30% dan gas 90% dalam waktu singkat.
Lonjakan harga minyak mentah ini kemudian berdampak pada kenaikan biaya produksi, serta menekan daya beli masyarakat.
Bank Dunia memperkirakan kenaikan harga minyak sebesar US$20 per barel dapat mendorong inflasi hingga 0,62 hingga 0,67 basis poin seperti di Filipina dan Thailand.
Dalam konteks Indonesia yang memiliki ketergantungan impor energi lebih rendah (sekitar 1% dari PDB) dari kedua negara itu (Thailand 7%, Filipina 3%), memang relatif lebih memiliki daya tahan.
Akan tetapi, bukan berarti ekonomi Indonesia sepenuhnya kebal dengan tekanan harga minyak ini. Sebab, kenaikan harga energi akan tetap merembes ke biaya logistik, harga pangan, dan harga baju karena terimbas naiknya bahan baku tekstil.
Lebih jauh, beban subsidi berpotensi memperlebar defisit fiskal, seiring keputusan pemerintah untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah lonjakan harga energi.
Kenaikan biaya dan harga yang terjadi, meski harga BBM bersubsidi ditahan, tetap akan menekan konsumsi rumah tangga yang jadi tulang punggung ekonomi domestik.
Kedua, lemahnya permintaan global. Perlambatan ekonomi di negera-negara maju juga akan berdampak pada kinerja ekspor negara berkembang di kawasan.
Bank Dunia mencatat bahwa penurunan pertumbuhan 1 basis poin di negara G7 (Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Italia, Jepang, Prancis, Jerman) dapat memangkas output kawasan Asia Timur dan Pasifik hingga 0,6 basis poin.
Ketiga, ketidakpastian global yang tinggi seperti adanya penerapan tarif mempengaruhi kebijakan investasi bagi pelaku usaha yang kemudian membuat mereka cenderung menunda ekspansi.
Tren meningkatnya kebijakan tarif dalam ekonomi perdagangan bebas membuat investasi di kawasan tak bisa berakselerasi seperti saat sebelum pandemi.
Bagi Indonesia kondisi ini diperparah dengan struktur industri manufaktur yang ada di dalam negeri.
Sementara negara peers lainnya sudah beranjak pada sektor manufaktur bernilai tambah tinggi, Indonesia masih terjebak pada industri manufaktur bernilai tambah rendah dan bebasis komoditas sumber daya alam, alih-alih berbasis teknologi.
Nilai Tambah Masih Rendah
Keempat, Indonesia tercatat belum berhasil memanfaatkan peluang dari booming industri teknologi global. Bank Dunia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor di kawasan ini pada 2025 didorong oleh lonjakan permintaan produk elektronik dan terkait Artificial Intelligence (AI) alias kecerdasan buatan.
Meski begitu, distribusi manfaat ini tidak merata sepenuhnya pada semua negara. Negara seperti Malaysia dan Vietnam berhasil memanfaatkan momentum ini, bahkan ekspor terkait AI di kendua negara tersebut mencapai sekitar sepertiga dari PDB mereka.
Indonesia, lagi-lagi tertinggal dalam konteks ini. Negara lain yang menjadi peers di kawasan telah naik kelas ke industri berteknologi tinggi. Sementara Indonesia masih bergantung pada komoditas dan manufaktur bernilai tambah rendah.
Hal ini mengindikasikan adanya keterbatasan Indonesia dalam sektor industri berbasis teknologi, kualitas tenaga kerja, serta ekosistem industrinya itu sendiri.
Kelima, hambatan struktural domestik juga tak kunjung terselesaikan. Bank Dunia menyoroti terkait pembatasan non-tarif dan regulasi domestik jadi salah satu faktor yang membuat Indonesia jadi kurang terintegrasi dalam rantai nilai global.
Alhasil, Indonesia jadi tak bisa menikmati relokasi produksi global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagai perbandingan, reformasi perdagangan dan liberalisasi sektor jasa di negara tersebut terbukti meningkatkan produktivitas tidak hanya di sektor jasa, tetapi juga manufaktur.
Begitu juga dengan Malaysia, yang memiliki strategi industrialisasi berbasis teknologi, berhasil menarik investasi besar di sektor data center dan AI. Thailand, meskipun rentan terhadap tekanan energi, tetap unggul dalam basis manufaktur otomotif dan elektronik.
Kombinasi dari faktor tersebut menjelaskan mengapa pertumbuhan Indonesia dipangkas oleh Bank Dunia. Perlambatan ini memang bukan disebabkan akan adanya krisis besar.
Tapi karena adanya akumulasi tekanan eksternal dan kondisi internal yang belum sepenuhnya siap mengejar perubahan lanskap ekonomi global yang berubah cepat.
Indonesia di Pinggir Lapangan
Sebagai gambaran, ekonomi global saat ini didominasi oleh teknologi, digitalisasi, dan pergeseran rantai pasok. Negara yang tidak beradaptasi tentu akan tertinggal.
Saat negara kawasan Asia lain berbenah dan menyambut tren investasi di sektor teknologi, Indonesia masih berada di pinggir lapangan.
Bank Dunia menyoroti kondisi Indonesia yang masih tertinggal dalam aspek fundamental seperti kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur.
Bahkan, dalam beberapa indikator dasar seperti literasi dan numerasi, Indonesia masih memiliki kesenjangan dibanding negara seperti Vietnam atau Malaysia.
Bank Dunia memberikan catatan, langkah strategis yang perlu diupayakan untuk mengejar ketertinggalan adalah memperbaiki kualitas sumber daya manusia, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan membuka hambatan perdagangan.
Tanpa hal tersebut, Indonesia berisiko kehilangan momentum. Apalagi saat ini negara-negara tetangga sudah bergerak cepat dan lebih agresif dalam menarik investasi dan mengembangkan industri masa depan.
Dalam beberapa forum ekonomi, para analis dan pengamat tetap optimis dan mengatakan bahwa fundamental Indonesia tak diragukan lagi kemampuannya bertahan dari guncangan global.
Memang, Indonesia sudah membuktikan itu, saat krisis ekonomi 1998, lalu yang terparah adalah badai ekonomi akibat Covid-19, Indonesia mampu kembali bangkit dan membuktikan ketahanannya.
Namun sebenarnya, hal penting lainnya adalah bagaimana Indonesia bisa mengubah ketahanan itu jadi daya saing. Sebab, jika kondisi ini dibiarkan terlalu lama maka meskipun Indonesia stabil tetapi sulit naik kelas.
(dsp/aji)
