Struktur kepemimpinan Vietnam kini bergerak mendekati model China, di mana Xi Jinping memegang posisi tertinggi partai dan negara sekaligus. Sejak menjabat sebagai Ketua Partai pada 2024, Lam telah menggariskan agenda reformasi ambisius untuk memangkas birokrasi dan hambatan investasi demi menjaga pertumbuhan ekonomi.
"Ini adalah momen krusial bagi politik Vietnam," kata Nguyen Khac Giang, peneliti dari ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura. "Jabatan Presiden secara mandiri bersifat seremonial, namun jika digabungkan dengan peran Sekretaris Jenderal, bobot politiknya menjadi jauh lebih besar. Ujian sesungguhnya adalah apakah ia bisa mendapatkan dukungan tulus dari berbagai faksi di dalam partai."
Vietnam yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 10% tahun ini tengah menghadapi ketegangan di Timur Tengah dan ketidakpastian kebijakan tarif Amerika Serikat (AS). Momentum ekonomi sempat melambat pada kuartal pertama akibat lonjakan biaya energi dan volatilitas harga yang memicu inflasi.
Untuk menstabilkan harga, pemerintah telah mencairkan dana darurat dan membekukan pajak bahan bakar. Di sisi lain, maskapai penerbangan Vietnam terpaksa memangkas jadwal penerbangan bulan April karena kelangkaan dan mahalnya avtur.
Selain itu, sektor ekspor Vietnam juga berada di bawah pengawasan ketat AS melalui penyelidikan Section 301 terkait investigasi kelebihan kapasitas manufaktur dan isu tenaga kerja paksa. Ketidakpastian ini menghantui perusahaan-perusahaan ekspor, mengingat pengiriman ke AS menyumbang sekitar 30% dari PDB Vietnam.
Sebagai mantan perwira polisi yang meniti karier hingga menjadi Menteri Keamanan Publik, To Lam dikenal sebagai pelaksana utama kampanye anti-korupsi besar-besaran. Kampanye tersebut berhasil menjaring banyak pihak, mulai dari mantan presiden, wakil perdana menteri, hingga taipan bisnis.
Sejak mengambil alih kepemimpinan partai pada Agustus 2024, Lam telah mempercepat berbagai reformasi, termasuk memangkas jumlah provinsi hingga separuhnya untuk menyederhanakan pemerintahan. Langkah tersebut bertujuan mempermudah dan mempercepat kegiatan bisnis, namun implementasinya juga menimbulkan keterlambatan dan kebingungan karena dijalankan secara cepat.
Majelis Nasional diperkirakan akan mengumumkan Perdana Menteri baru pada Selasa sore, sementara konfirmasi Gubernur Bank Sentral yang baru dijadwalkan pada hari Rabu. Gubernur saat ini, Nguyen Thi Hong, telah terpilih sebagai Wakil Ketua Parlemen untuk masa jabatan mendatang.
(bbn)
