Pada Kamis (2/4), Inggris dijadwalkan memimpin pertemuan virtual dengan menteri luar negeri dari sekitar 35 negara, termasuk UEA, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, dan Jepang. Pertemuan ini bertujuan membahas rencana pemulihan kebebasan navigasi di selat tersebut. Amerika Serikat dilaporkan tidak akan menghadiri pertemuan ini.
Negara-negara yang diundang Inggris akan membahas tiga jalur utama, yakni diplomatik, ekonomi, dan militer, menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut dan meminta identitasnya dirahasiakan karena informasi belum dipublikasikan.
Untuk saat ini, fokus utama berada pada jalur diplomatik, dengan koordinasi upaya yang dipimpin negara-negara yang memiliki jalur komunikasi dengan Teheran. Jika upaya tersebut gagal, koalisi akan mempertimbangkan langkah ekonomi yang menargetkan industri minyak dan pelayaran Iran.
UEA dan Arab Saudi sebelumnya juga mempertimbangkan bergabung dalam perang yang dipimpin Amerika Serikat dan Israel, seiring Iran terus menyerang fasilitas energi utama dan mempertahankan penutupan Selat Hormuz, menurut laporan sebelumnya. Penutupan efektif selat akibat ancaman Iran telah mendorong lonjakan harga minyak dan gas global serta meningkatkan tekanan terhadap Donald Trump untuk mengakhiri konflik.
“Bagi banyak negara, bahkan dalam situasi yang sangat bergejolak seperti ini, sangat penting memiliki semacam perlindungan otoritas PBB untuk penggunaan kekuatan,” kata Richard Gowan, pakar PBB di International Crisis Group.
Sejauh ini, UEA menjadi satu-satunya negara Arab Teluk yang menyatakan akan bergabung dalam kekuatan angkatan laut guna membuka kembali Selat Hormuz atau memberikan pengawalan bagi kapal komersial.
Bulan lalu, Dewan Keamanan PBB mengecam serangan Iran terhadap negara-negara Teluk dan mendesak Republik Islam tersebut menghentikan serangan serta mengizinkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz, yang biasanya dilalui sekitar seperlima ekspor minyak dan gas alam cair dunia.
Bahrain, yang saat ini menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, tengah menyusun resolusi baru untuk memberikan mandat bagi satuan tugas angkatan laut guna membuka kembali selat tersebut.
Dewan Keamanan PBB menggunakan Bab VII untuk berbagai kegiatan, termasuk memberikan kewenangan bagi pasukan penjaga perdamaian menggunakan kekuatan guna melindungi warga sipil, jelas Gowan. Namun, mekanisme tersebut juga memungkinkan negara-negara mengerahkan kekuatan militer dengan restu PBB.
Beberapa presiden Amerika Serikat sebelumnya juga menunggu otorisasi PBB berdasarkan Bab VII sebelum melancarkan operasi militer, atau setidaknya merujuk pada aturan tersebut untuk membenarkan tindakan tempur.
(bbn)
