Fokus utama mencakup peningkatan keselamatan wisata melalui pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi pemandu wisata, penyusunan pedoman keselamatan destinasi, hingga pemetaan kawasan rawan bencana.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengembangan lebih dari 6.200 desa wisata melalui pendampingan masyarakat, sertifikasi desa wisata, serta penguatan jejaring ekonomi lokal berbasis pariwisata. Program seperti Wonderful Indonesia Gastronomi, Wonderful Indonesia Wellness, Event by Indonesia, serta digitalisasi melalui Tourism 5.0 juga terus dilanjutkan sejak 2025.
Tekanan lain datang dari kenaikan harga energi global. Harga minyak mentah dunia melonjak lebih dari 52% dari sekitar US$67 per barel menjadi di atas US$102 per barel dalam satu bulan.
Kenaikan ini berdampak pada biaya transportasi melalui penerapan fuel surcharge oleh maskapai internasional serta peningkatan tarif moda transportasi lintas negara.
Menghadapi situasi tersebut, Kementerian Pariwisata menyiapkan sejumlah strategi mitigasi untuk menjaga target 16–17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2026. Strategi tersebut meliputi pivot pasar ke kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan pasar medium-haul, penguatan kampanye digital internasional, serta optimalisasi kerja sama dengan maskapai yang memiliki rute langsung ke Eropa dan Amerika.
“Di tengah tekanan global, kita perlu bergerak lebih adaptif. Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap menjadi penggerak ekonomi nasional,” jelas Widi.
Lebih lanjut, Widiyanti menekankan pentingnya dukungan lintas kementerian dan lembaga untuk mencapai target tersebut. Sejumlah langkah strategis didorong, antara lain pemberian insentif penerbangan, kebijakan bebas visa kunjungan, penambahan kapasitas kursi penerbangan, serta penguatan anggaran promosi pariwisata.
“Kami percaya bahwa dengan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga, serta dukungan DPR RI, sektor pariwisata Indonesia akan tetap tangguh dan mampu menjaga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Menteri Pariwisata.
Di sisi lain, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, mengapresiasi strategi mitigasi yang disiapkan Kementerian Pariwisata dalam menghadapi dinamika global. Namun, ia menekankan pentingnya penguatan konektivitas dan pergerakan wisatawan nusantara.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, meminta pemerintah mempelajari pola pergeseran wisatawan akibat perubahan strategi pasar.
“Jangan ada ego sektoral lagi, kami mendukung Ibu Menteri harus memimpin pemberian bebas visa oleh pemerintah bagi wisatawan terutama Tiongkok dan Australia,” kata Putra Nababan.
(dec)
