Sebab menurutnya, langkah tersebut merupakan strategi sementara (temporary investment) ketika permintaan kredit belum optimal. Namun, tujuan akhirnya tetap menyalurkan kredit.
"Coba bandingkan sekarang berapa sekarang SBN paling tinggi? Berapa? 6% sekarang. Kalau kredit itu bisa di atas 9-10%. Jadi tentu saja bank itu kalau misalnya demandnya sudah cukup tinggi nanti tidak akan lagi dipakai itu. Ya mungkin itu dicairkan kan gitu. Nah jadi memang kalau temporary nggak ada masalah kalau menurut saya," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah penempatan dana pemerintah ke perbankan senilai Rp100 triliun. Hal itu dilakukan demi meredam kenaikan imbal hasil (yield) surat utang imbas eskalasi Timur Tengah yang memanas.
“Seminggu sebelum Lebaran, saya tambah lagi Rp100 triliun masukin ke sistem perekonomian. Kita maintain likuiditas di sistem keuangan kita dengan serius,” kata Purbaya dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3/2026).
“Kalau bond yield naik 0,1% saya udah perhatiin, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank kurang atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi masukin ke sistem,” tambahnya.
Purbaya sendiri telah menempatkan dana pemerintah senilai total Rp200 triliun ke Himbara sejak September 2025. Bendahara Negara juga telah memperpanjang penempatan Rp200 triliun dari awalnya hanya sampai Maret menjadi September 2026.
Dengan penambahan dana sebanyak Rp100 triliun, total dana pemerintah di Bank Himbara saat ini menjadi Rp300 triliun.
Toh, kata dia, berdasarkan laporan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, posisi kas negara yang ada di Bank Indonesia (BI) masih cukup tebal yakni sekitar Rp400 triliun.
Berbeda dengan penempatan dana Rp200 triliun dengan skema enam bulan, suntikan dana Rp100 triliun ini memiliki tenor yang sangat fleksibel dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Menurut Purbaya, strategi itu menyerupai fungsi active treasury management.
Di sisi lain, Purbaya memberi kelonggaran ke perbankan untuk pemanfaatan dana baru pemerintah ini.
Dia juga tidak menampik tambahan Rp100 triliun ini bukan difokuskan untuk disalurkan untuk pembiayaan sektor riil atau seperti dana Rp200 triliun, melainkan untuk menyerap instrumen surat utang.
Dia menyadari sifat perbankan yang cenderung mencari instrumen berisiko rendah (risk-free) dengan return paling mudah di tengah ketidakpastian.
Harapannya, dana tersebut dapat digunakan bank untuk membeli obligasi negara, yang secara teoritis akan mendorong harga obligasi naik dan menekan yield kembali turun.
"Kalau mau menekan [yield] ke bawah kan harus ada pembeli. Taruh saja uang di bank. Pasti bank mencari yang paling gampang; [beli obligasi] BI atau beli bond [negara/SBN]. Kalau beli bond akan menekan yield ke bawah lagi," jelas Purbaya.
(ell)
