Unggahan tersebut juga menyinggung tingginya tingkat pergantian tenaga pengawas gizi di dapur SPPG, serta menyebut adanya praktik di mana tenaga ahli gizi tidak dapat mengundurkan diri sebelum menemukan pengganti.

Selain itu, dalam unggahan yang sama juga disampaikan bahwa tenaga pengganti dari latar belakang non-gizi disebut perlu terlebih dahulu diberikan pemahaman terkait perhitungan kebutuhan gizi sebelum dapat menggantikan posisi tersebut.

Informasi tersebut turut menyoroti tantangan dalam pelaksanaan program MBG di lapangan, khususnya terkait pengelolaan sumber daya manusia dan standar keahlian dalam penyusunan menu serta pengawasan keamanan pangan.

Program MBG sendiri melibatkan lebih dari 25 ribu SPPG di seluruh Indonesia dan didukung oleh berbagai tenaga, termasuk yang berperan dalam pengawasan gizi dan keamanan pangan.

BGN menyatakan akan menindaklanjuti setiap informasi dan laporan yang beredar, termasuk yang berkaitan dengan tenaga kerja di lapangan, melalui mekanisme yang berlaku.

(rtd)