Dalam upaya mempercepat program, pemerintah juga mulai mengidentifikasi berbagai lahan milik negara yang bisa dialokasikan untuk pembangunan rumah rakyat. Hashim menyebut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah menyiapkan lahan sekitar 41 hektare yang dapat dimanfaatkan untuk proyek perumahan.
Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga disebut memiliki sejumlah lahan di kawasan Kemayoran sekitar 30 hektare yang berpotensi dialokasikan untuk perumahan.
Sementara itu, lahan sekitar 45 hektare di Depok yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Komunikasi dan Digital bersama RRI juga disebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Pak Prabowo sudah katakan beberapa kali, di depan saya dan di tempat lain, bahwa tanah milik BUMN itu adalah tanah milik rakyat Indonesia, sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar. Tidak boleh, itu haram. Itu khusus untuk subsidi rakyat, untuk perumahan," ujar Hashim.
"Karena terus terang saja ada pihak-pihak yang mau ambil keuntungan, dengan nilai pasar dan sebagainya," tegasnya.
(ain)
