Sementara itu, dia menuturkan keseimbangan primer yang masih mencatatkan defisit Rp35,9 triliun juga perlu dibaca dengan tenang. Indikator ini menunjukkan bahwa pendapatan negara di luar bunga utang belum sepenuhnya menutup belanja di luar bunga. Artinya, ruang fiskal masih tertekan dan beban bunga tetap besar.
“Kondisi ini memang memberi peringatan bahwa pemerintah harus terus memperkuat penerimaan dan menata kualitas belanja. Meski begitu, keseimbangan primer negatif belum bisa langsung dipakai untuk menuduh bahwa utang dipakai secara tidak produktif. Penilaian yang lebih tepat harus melihat ke mana pembiayaan diarahkan,” ujarnya.
Menurutnya, jika utang dipakai untuk belanja yang menjaga konsumsi rumah tangga, menopang perlindungan sosial, membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, serta program yang menggerakkan produksi dan lapangan kerja, pembiayaan tersebut masih memiliki nilai produktif bagi perekonomian.
Lebih jauh dia menilai persoalan akan muncul apabila utang terus membesar sementara belanja gagal mendorong kapasitas produksi nasional. Dalam kondisi itu, APBN hanya sibuk menutup kewajiban rutin tanpa menciptakan basis pajak baru.
“Karena itu, pertanyaan utamanya bukan sekadar “apakah APBN defisit,” melainkan “apakah belanja pemerintah mampu menyalakan sektor riil.” Dalam konteks sekarang, jawaban ke arah itu masih cukup positif,” jelas dia.
Penerimaan pajak yang meningkat memberikan sinyal bahwa sektor riil belum padam. Konsumsi rumah tangga masih bergerak, industri pengolahan dan perdagangan masih memberi kontribusi, dan pemerintah juga mulai mempercepat belanja pada awal tahun.
“Ini berarti APBN masih bekerja sebagai penyangga ekonomi, bukan sekadar buku kas yang mencatat pemasukan dan pengeluaran,” imbuhnya.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi belanja mencapai Rp493,8 triliun atau 12,8% dari pagu APBN, dengan pertumbuhan yang cukup tinggi yakni 41,9% secara year on year (yoy).
Sementara pendapatan negara, realisasi mencapai Rp 398 triliun atau sekitar 11,4% dari target APBN, tumbuh 12,8% secara yoy. Kinerja ini terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan mencapai Rp290 triliun atau tumbuh 20,5% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Defisit Masih Wajar
Dihubungi terpisah, Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi memandang defisit APBN yg muncul di awal tahun sejatinya masih berada dalam koridor desain fiskal pemerintah. Namun yang perlu dicermati bukan hanya angka defisitnya, tetapi struktur belanja dan tekanan pembiayaannya ke depan.
Secara struktur fiskal saat ini terlihat belanja pemerintah tumbuh lebih cepat daripada kemampuan penerimaan negara, sehingga defisit muncul lebih awal dalam tahun anggaran. Meskipun demikian, ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola APBN, terutama terkait potensi pelambatan penerimaan negara.
Jika ditinjau dari sisi pembiayaan, pemerintah telah menarik pembiayaan anggaran atau utang sekitar Rp164,2 triliun hingga akhir Februari, atau sekitar 23,8% dari target pembiayaan tahunan APBN 2026. Meski angka ini turun sekitar 33% dibanding periode yang sama tahun lalu, fakta tersebut tetap menunjukkan bahwa pembiayaan utang masih menjadi instrumen utama untuk menutup defisit fiskal.
“Secara teknis kondisi ini memang belum mengindikasikan krisis fiskal, karena target defisit APBN 2026 sendiri diproyeksikan sekitar Rp698 triliun atau sekitar 2,6%–2,7% PDB, sehingga realisasi defisit saat ini masih berada dalam batas yang direncanakan pemerintah,” ujarnya.
Badiul menekankan yang terpenting saat ini bukan hanya sekadar menjaga defisit tetap di bawah batas 3% PDB, tetapi memastikan kualitas belanja negara benar-benar produktif dan mendorong sektor riil.
Jika belanja negara mampu memperkuat industri, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja, maka defisit fiskal dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang memperluas basis penerimaan negara di masa depan.
Sebaliknya, jika belanja negara lebih dominan pada konsumsi pemerintah dan program yang tidak produktif, maka utang hanya akan menutup defisit tanpa menciptakan kapasitas ekonomi baru.
“Momentum ini perlu digunakan pemerintah untuk menata ulang prioritas belanja APBN, menyisir program yang kurang mendesak, dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak pada penguatan ekonomi riil dan kesejahteraan masyarakat,” jelas dia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan saat ini realisasi APBN masih terjaga dengan pendapatan negara yang positif untuk mendukung aktivitas perekonomian.
Oleh karenanya, Purbaya beralasan bahwa belanja negara saat ini dipercepat sejak awal tahun secara merata dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Purbaya menepis kekhawatiran soal defisit yang muncul di awal 2026. Dia menjelaskan bahwa desain APBN 2026 memang dirancang defisit dengan tujuan mempercepat dan meratakan belanja sepanjang tahun.
"Ya memang desain APBN kita defisit dan sekarang kita paksakan belanjanya lebih merata sepanjang tahun," imbuhnya.
(ell)
