Barulah tahap wawancara dilakukan yang mana dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 26 Maret 2026.
Namun, kini proses tersebut menjadi dipercepat. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai percepatan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian kepada pasar keuangan yang tengah bergejolak.
Menurutnya, situasi global menuntut pengambilan keputusan yang lebih cepat agar regulator sektor jasa keuangan segera memiliki kepemimpinan definitif.
"Sehingga dalam rangka untuk memberikan respon dan kepastian kepada pasar supaya bisa memberikan signal positif bahwa kita memberikan pengamanan, melakukan langkah-langkah yang cukup responsif," kata Misbakhun kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis malam.
Pemerintah juga memberikan alasan serupa. Menteri Keuangan sekaligus Ketua Pansel OJK Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan percepatan seleksi dilakukan karena kondisi pasar global yang tidak stabil, terutama akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu gejolak harga minyak dan pasar keuangan.
Menurut Purbaya, situasi tersebut menuntut kehadiran pimpinan OJK yang definitif agar lembaga pengawas sektor keuangan dapat merespons dinamika pasar secara cepat. Ia juga membantah anggapan bahwa percepatan proses seleksi dilakukan karena pemerintah sudah memiliki kandidat tertentu.
"Dipercepat karena kan keadaan goncang. Jadi gejolak perang memengaruhi pasar, memengaruhi harga minyak. Memerlukan lebih cepat lagi orang yang definitif di OJK," kata Purbaya ditemui di kantornya, Selasa (10/3/2026).
Bukan yang Pertama
Namun percepatan proses seleksi pejabat otoritas keuangan bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, DPR juga sempat mempercepat proses pemilihan pejabat di Bank Indonesia, yakni untuk posisi deputi gubernur BI, usai Juda Agung mengundurkan diri efektif per tanggal 13 Januari 2026.
Polanya sama, percepatan jadwal fit and proper test hingga keputusan yang diambil dalam waktu relatif singkat. Hal ini tentu menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara kebutuhan stabilitas pasar dan kualitas proses seleksi.
Kilas balik ke awal tahun 2026, Komisi XI DPR RI memutuskan bahwa kandidat Deputi Gubernur BI yang lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) adalah Thomas Djiwandono. Thomas saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan yang juga dikenal sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto.
"Pertimbangannya bahwa Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partai politik," ujar Ketua Komisi XI Misbakhun di komplek DPR, Senin (26/1/2026).
Thomas, kata Misbakhun, juga telah menjelaskan dengan baik saat fit and proper test di hadapan Komisi X mengenai sinergi antara kebijakan moneter dengan fiskal.
Misbakhun di sisi lain juga menepis anggapan yang menyebut penunjukan Thomas erat kaitan dengan Presiden Prabowo yang merupakan kerabatnya.
"Menurut saya itu masing-masing orang mempunyai persepsi. Tapi perlu saya sampaikan bahwa Bank Indonesia itu bekerja berdasarkan undang-undang. Di dalam undang-undang itu ada kolektif kolegial. Ada gubernur sebagai gubernur Bank Indonesia dalam sebuah dewan gubernur Bank Indonesia," jelas dia.
"Fakta Pak Thomas Keponakan itu ya. Tapi dia tadi sangat profesional menjelaskan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan itu diambil dalam sebuah proses," jelasnya.
Bagi pemerintah, mungkin percepatan seleksi adalah sinyal bahwa negara ingin bertindak cepat dalam menghadapi gejolak ekonomi. Namun bagi sebagian pihak, proses tersebut juga menjadi pengingat bahwa transparansi dan kualitas seleksi regulator keuangan tetap menjadi hal yang tidak kalah penting.
(lav)
