Pemerintah juga akan membahas sejumlah skenario tersebut bersama DPR. Pembahasan itu mencakup kemungkinan tetap memberangkatkan jemaah sesuai jadwal atau menunda keberangkatan jika situasi berpotensi membahayakan.
“Itu nanti kami bicarakan dengan DPR,” kata Dahnil.
Keputusan akhir terkait penyelenggaraan haji akan mempertimbangkan banyak faktor, termasuk perkembangan situasi keamanan internasional serta masukan dari berbagai pihak.
Dahnil menambahkan, Kementerian Haji juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Salah satu saran yang disampaikan adalah imbauan untuk menunda perjalanan apabila situasi dinilai belum aman.
Pemerintah menyiapkan setidaknya empat skenario keberangkatan jemaah haji. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah perubahan rute penerbangan guna menghindari wilayah yang berpotensi berisiko.
“Ada rute yang berbeda misalnya lewat jalur selatan, kemudian ada lewat Afrika yang juga diwacanakan oleh DPR,” ujarnya.
Skenario lain yang disiapkan adalah kemungkinan penundaan keberangkatan seperti yang pernah terjadi pada masa pandemi covid-19. Ini dilakukan apabila keselamatan jemaah terancam.
Menurutnya, faktor biaya bukan menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam situasi ini. Presiden pun secara khusus menekankan bahwa keselamatan jemaah harus ditempatkan di atas segala hal.
(red)
