Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa struktur pendidikan tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah dan dasar. Sekitar 37% tenaga kerja berpendidikan SMP ke bawah dan sekitar 36% lulusan SMA atau sederajat. Sementara itu, lulusan perguruan tinggi, termasuk diploma, sarjana, hingga pascasarjana, hanya sekitar 13% dari total angkatan kerja.
Komposisi tersebut mencerminkan jenis pekerjaan yang tersedia dalam perekonomian. Mayoritas lapangan kerja Indonesia masih berada pada sktor-sektor yang tidak membutuhkan tenaga kerja berpendidikan tinggi dalam jumlah besar.
Sempitnya ruang berkarya bagi kelompok terdidik dari lulusan pascasarjana lantaran struktur ekonomi Indonesia saat ini masih didominasi sektor perdagangan, indsutri pengolahan berbasis komoditas, pertanian, serta konstruksi.
Data BPS menunjukkan bahwa sektor perdagangan menyumbang lebih dari 13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), diikuti oleh industri pengolahan sekitar 19%, serta pertanian sekitar 12%. Sektor-sektor ini memang penting bagi perekonomian, tapi sebagian besar pekerjaan yang tercipta di dalamnya bersifat operasional dan teknis, bukan pekerjaan yang menuntut kualifikasi akademik tingkat pascasarjana.
Berbeda dengan negara yang ekonominya secara struktur berbasis pengetahuan, permintaan terhadap tenaga kerja berpendidikan tinggi di Indonesia relatif terbatas karena sektor-sektor yang biasanya menyerap tenaga ahli, seperti riset teknologi, industri berbasis inovasi, dan jasa profesional bernilai tambah tinggi, belum berkembang secara signifikan di Indonesia.
Keterbatasan ini juga tercermin dari lemahnya anggaran investasi untuk riset dan pengembangan. Data dari Bank Dunia menyebut bahwa belanja riset dan pengembangan (research and development/R&D) Indonesia hanya sekitar 0,28% dari PDB. Angka ini jauh tertinggal dari negara di kawasan Asia yang ekonominya berbasis inovasi, seperti Korea Selatan dengan alokasi lebih dari 4,5% dari PDB untuk riset, sementara China berada di kisaran 2,4% dari PDB.
Laporan berbeda dari Bank Dunia tentang Pathways to Middle Class Jobs menyimpulkan bahwa 67% (dua per tiga) dari total pekerjaan di Indonesia masih berada pada pekerjaan berproduktivitas rendah, dan mayoritas tenaga kerja hanya berpendidikan menengah pertama atau lebih rendah.
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga menyoroti bahwa negara dengan nilai investasi riset yang rendah cenderung memiliki permintaan yang terbatas terhadap tenaga kerja dengan pendidikan pascasarjana.
Hal ini sejalan dengan Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), pada akhir 2025 yang mencatat adanya 45.000 lulusan S1 dan 6.000 lulusan pascasarjana yang masuk dalam kelompok putus asa mencari kerja.
Risiko Brain Drain
Target Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) tampaknya masih jauh panggang dari api. Dalam jangka panjang, jika kondisi ini terus dibiarkan dan tidak ada perubahan struktur ekonomi secara signifikan maka yang terjadi adalah meningkatnya fenomena brain drain alias perginya para anak bangsa dengan talenta terbaik mencari penghidupan dan karir yang lebih baik di luar negeri.
Gejala ini mulai terlihat dari munculnya kritik beberapa waktu lalu terhadap sejumlah penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dinilai tidak kembali ke Tanah Air setelah menyelesaikan studi.
Namun persoalan utamanya bukan semata-mata pada pilihan individu lulusan untuk pulang atau tidak. Masalah yang lebih mendasar adalah apakah perekonomian domestik mampu menyediakan ruang yang cukup bagi tenaga kerja berpendidikan tinggi untuk berkembang dan berkontribusi secara produktif, atau sebaliknya?
Negara yang gagal memanfaatkan tenaga kerja terdidik tidak hanya berisiko kehilangan talenta terbaiknya, tetapi juga berpotensi menghadapi stagnasi inovasi dalam jangka panjang. Padahal, tenaga kerja berpendidikan tinggi dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan produktivitas dan transformasi ekonomi menuju sektor bernilai tambah lebih tinggi.
Jika dibandingkan dengan beberapa negara peer di kawasan yang telah berhasil memperkuat basis manufaktur berorientasi ekspor dan jasa modern, Indonesia tertinggal dalam penciptaan pekerjaan formal dengan produktivitas menengah. Thailand misalnya, sudah beranjak dan mulai menunjukkan orientasi manufakturnya di sektor berteknologi tinggi. Sementara sektor strategis di Indonesia yang nilai tambah tinggi relatif rendah. Seperti mesin elektronik hanya mencapai 6%, kendaraan bermotor 7%, kimia-farmasi 12% dari total FDI manufaktur.
Menurut survei dari Management Development (IMD), Indonesia juga sedang mengalami penurunan tingkat kompetitifnya dibanding negara-negara peers-nya. Peringkat tingkat kompetitif Indonesia turun dari ke-27 pada 2023 menjadi ke-40 pada 2024. Dalam survei World Bank B-Ready 2024, Indonesia juga mencatat skor terendah pada basis ketenagakerjaan ahli, yang jadi indikator tersedianya kapasitas tenaga kerja profesional dan keahlian teknis sebagai fondasi industri berteknologi menengah-tinggi.
Dengan kondisi tersebut, investasi besar dalam pendidikan juga berpotensi menjadi kurang optimal apabila tidak diikuti dengan kontribusi nyata dari lulusan yang memperoleh dukungan pembiayaan tersebut. Tanpa ekosistem ekonomi yang mampu menyerap dan memanfaatkan kompetensi mereka, investasi pada sumber daya manusia berisiko tidak menghasilkan dampak maksimal bagi pembangunan ekonomi nasional.
Persoalan yang terjadi saat ini nampaknya bukan karena terlalu banyak lulusan pascasarjana. Justru sebaliknya, ternyata ekonomi Indonesia belum cukup kompleks untuk memanfaatkan potensi mereka. Selama struktur ekonomi masih bertumpu pada sektor bernilai tambah rendah dan minim inovasi, gelar akademik yang semakin tinggi akan terus berhadapan dengan peluang kerja yang terbatas.
Tanpa transformasi ekonomi yang lebih mendalam, investasi besar pada pendidikan berisiko tidak menghasilkan dampak maksimal bagi pembangunan. Dan dalam jangka panjang, itu berarti Indonesia bukan hanya kehilangan talenta, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk mempercepat lompatan menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan kemampuan keluar dari middle income trap.
(dsp/aji)
