"Pada dasarnya kita akan memastikan pendapatan kita meningkat dengan signifikan. Di pajak, kita galakkan Coretax digitalisasi yang masih banyak bolongnya itu," ujarnya.
Dia menyebut penerapan sistem tersebut sudah mulai menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Bahkan, penerimaan dari penerapan sistem tersebut meningkat cukup tajam atau sebesar 30% dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain di sektor pajak, pemerintah juga akan mendorong digitalisasi di sektor kepabeanan dan cukai. Tujuannya untuk meminimalkan interaksi langsung antara petugas dengan pelaku usaha, yang dinilai berpotensi menimbulkan celah kebocoran penerimaan negara.
“Bea cukai juga sama. Kami akan galakkan digitalisasi di mana kita hindarkan pertemuan langsung dengan para pelaku usaha. Sehingga kami gak ada kebocoran-kebocoran lagi," ucap Purbaya.
Bendahara negara juga menyinggung praktik-praktik yang selama ini menjadi sorotan publik, seperti keberadaan "safe house" atau ruang-ruang tidak resmi yang kerap dikaitkan dengan praktik penyimpangan. Dengan sistem yang semakin digital dan transparan, Purbaya berharap potensi praktik tersebut dapat dihilangkan.
Namun demikian, dia menggarisbawahi, keberhasilan sistem digital tetap bergantung pada integritas sumber daya manusia yang menjalankannya.
“Secanggih apa pun sistemnya, kalau orangnya integritasnya lemah pasti gagal. Jadi saya minta teman-teman semua bekerja habis-habisan, jaga integritasnya, naikkan pendapatan pajak supaya kita bisa double digit," ungkap Purbaya. .
Sekadar catatan, penerimaan pajak hingga Februari tercatat tumbuh sebesar 30% secara tahunan atau year on year (yoy). Adapun pada periode yang sama tahun sebelumnya realisasi penerimaan pajak hingga Februari 2025 mencapai Rp187 triliun.
Kemenkeu melaporkan penerimaan pajak pada Januari 2026 sebesar Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi tersebut telah mencapai 4,9% dari target penerimaan dalam APBN 2026.
(ain)
