Dengan pola seperti ini, Josua memperkirakan dalam beberapa bulan ke depan keyakinan konsumen masih akan bertahan di atas level optimistis, tetapi cenderung bergerak mendatar atau sedikit melemah bila tekanan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup belum benar-benar mereda.
Menurut Josua, inflasi yang naik pada Februari menjadi salah satu penyebab penting yakni inflasi naik menjadi 4,76%, dengan tekanan besar dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta komponen energi.
Sementara inflasi inti masih lebih rendah di 2,63%. Kondisi ini menunjukkan tekanan daya beli lebih banyak datang dari kebutuhan dasar yang sulit dihindari, bukan karena belanja masyarakat sedang sangat kuat.
Karena itu, Josua memandang untuk beberapa bulan ke depan belanja kebutuhan pokok masih akan bertahan, tetapi belanja yang bersifat tidak mendesak akan makin selektif. Terutama pada kelompok menengah bawah yang paling peka terhadap kenaikan harga pangan, listrik, dan biaya hidup harian.
Dia juga menyoroti pernyataan sejumlah menteri di sektor ekonomi yang menyebut daya beli masyarakat masih terjaga dengan baik. Menurutnya, pernyataan itu memang ada dasarnya, namun kondisi konsumen saat ini tidak sekuat bulan-bulan sebelumnya.
Kondisi Ini terlihat dari porsi pendapatan yang dipakai untuk konsumsi turun menjadi 71,6% dari 72,3%, sedangkan porsi tabungan naik menjadi 17,7% dari 16,5% dan porsi cicilan turun menjadi 10,6% dari 11,2%.
“Artinya, rumah tangga belum jatuh, tetapi cenderung menahan belanja dan memperbesar cadangan keuangan,” jelas Josua.
Pemerintah Klaim Daya Beli Terjaga
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai daya beli masyarakat masih terjaga setelah meninjau langsung aktivitas perdagangan di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengecek langsung kondisi pasar di tengah sejumlah pandangan ekonom yang menyebut ekonomi domestik melemah.
Bendahara negara mengatakan dirinya ingin memastikan apakah benar aktivitas ekonomi di pusat grosir terbesar di Asia Tenggara itu sepi pembeli sebagaimana sejumlah narasi yang berkembang.
"Jadi kan banyak ekonom-ekonom yang bilang kita udah resesi, daya beli udah hancur, pasar tadilah hancur nggak ada yang datang. Saya pengen cek," kata Purbaya ditemui di Pasar Tanah Abang, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, berdasarkan data pemerintah, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih dalam keadaan baik. Karena itu, ia menduga aktivitas perdagangan di pasar juga seharusnya masih berjalan normal. Dari hasil peninjauan tersebut, Purbaya menyebut kondisi pasar masih ramai dan masyarakat tetap berbelanja.
"Harusnya kan di Tanah Abang segala macam ada pembelinya. Saya mau cek itu aja betul apa nggak. Ternyata betul, daya beli masih ada, orang masih belanja, itu pasar juga masih ramai. Lalu saya datang ke sana tuh tiba-tiba banyak orang ngumpul. Artinya di sekeliling kita kan banyak orang yang lagi belanja," katanya.
Dia menambahkan saat dirinya tiba di pasar, banyak pengunjung yang tengah berbelanja dan berkumpul di sekitar area perdagangan.
Tak hanya Purbaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyebut sejumlah stimulus telah disiapkan untuk mendorong daya beli masyarakat pada momen Lebaran 2026.
Airlangga mengemukakan bahwa rentetan stimulus ini krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026. Salah satunya yaitu penyelenggaraan Program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2026.
Program BINA berlangsung selama 25 hari, terhitung sejak 6 Maret hingga 30 Maret 2026. Kegiatan ini melibatkan sekitar 380 perusahaan, 800 jenama (brand), lebih dari 80.000 gerai ritel, dan sekitar 400 pusat perbelanjaan turut ambil bagian dalam menebar diskon belanja hingga 70%—80% kepada masyarakat.
Tak hanya itu, pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi dengan total anggaran Rp12,83 triliun. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp911,16 miliar dialokasikan untuk program diskon tarif transportasi berbagai moda perjalanan selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran. Sementara itu, sebanyak Rp11,92 triliun disiapkan untuk program perlindungan sosial, termasuk bantuan pangan bagi masyarakat.
(ell)
