Bahlil menegaskan akan mengalihkan sekitar 25% dari total minyak mentah yang diimpor dari Timur Tengah. Akan tetapi, dia enggan menegaskan kapan rencana tersebut dieksekusi.
Begitu juga dengan gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG), Bahlil menyatakan impor yang dilakukan tahun ini mencapai 7,8 juta ton dan 70% di antaranya sudah diimpor dari AS.
Dalam kaitan itu, 30% kebutuhan impor LPG Indonesia didatangkan dari Timur Tengah. Dengan kondisi terkini, Bahlil menyatakan akan turut mengalihkan impor LPG dari Timur Tengah ke AS dan beberapa negara yang tak terdampak konflik.
Wanti-wanti Pakar
Ekonom memandang percepatan impor migas senilai US$15 miliar atau setara Rp253 triliun dari AS untuk memenuhi perjanjian tarif resiprokal bakal merugikan Indonesia, sebab volume impor diprediksi bakal menyusut.
Ekonom dari Universitas Andalas Syafruddin Karimi memprediksi, dengan asumsi kesepakatan nilai pembelian US$15 miliar dan tanpa ada kesepakatan soal volume, kenaikan harga komoditas energi sebesar 10% saja bisa menurunkan volume barang yang didapatkan RI hingga 9,09%.
Lebih lanjut, jika harga komoditas energi naik sebesar 20%, volume impor yang didapatkan makin menyusut sebesar 16,67%. Selanjutnya, jika harga komoditas energi naik mencapai 30%, volume impor bisa terpangkas 23,08%.
Dalam skenario ekstrem, jika harga komoditas energi melonjak 50%, volume impor yang dilakukan Indonesia bisa susut hingga 33%.
Dalam hal ini, pemerintah memang belum mengungkap apakah kesepakatan pembelian komoditas energi dari AS tersebut sudah mengunci besaran volume yang dibeli atau sekadar nilai pembelian saja.
"Kerugian volumenya bisa dihitung sederhana dengan asumsi nilai belanja tetap US$15 miliar dan harga naik, volume berbanding terbalik dengan harga. Artinya, lonjakan harga yang terlihat 'sedang' di headline bisa memangkas volume cukup besar jika pemerintah tidak menambah alokasi dana," kata Syafruddin ketika dihubungi, Selasa (3/3/2026).
Syafruddin memandang pemerintah perlu mengunci volume pasokan melalui kontrak yang jelas, guna mengantisipasi lonjakan harga energi yang bisa berdampak mengurangi volume impor tersebut.
Bagaimanapun, Syafruddin menilai konflik yang terjadi di Timur Tengah tetap bakal memberikan kerugian bagi Indonesia dalam melakukan pembelian komoditas migas senilai US$15 miliar dari AS.
Alasannya, konflik tersebut mengkerek harga acuan energi global dan menaikkan premi risiko di pasar minyak dan produk kilang sehingga harga transaksi dari pemasok manapun bakal ikut terdorong.
"Kondisi ini membuat Indonesia berisiko ‘membayar lebih untuk barang yang sama.’ Jika pemerintah mempertahankan nilai kontrak pada angka US$15 miliar tanpa menambah anggaran, maka kenaikan harga energi akan memangkas volume fisik yang dapat dibeli," kata Syafruddin menegaskan.
Kondisi tersebut, kata Syafruddin, dapat memberikan kerugian berganda bagi Indonesia. Sebab, volume impor turun ketika kebutuhan komoditas energi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG) harus stabil.
Sekadar catatan, Pemerintah Indonesia dan AS resmi menandatangani poin-poin kesepakatan perjanjian tarif resiprokal, salah satu poinnya memuat kepastian pembelian komoditas energi dari AS senilai total US$15 miliar atau setara Rp253,4 triliun (kurs Rp16.894).
Dalam dokumen yang dirilis Gedung Putih, Indonesia diwajibkan mendukung dan memfasilitasi pembelian LPG senilai US$3,5 miliar atau setara Rp59,13 triliun.
Selain itu, Indonesia juga akan mengimpor minyak mentah atau crude oil dari Negeri Elang Bondol dengan nilai US$4,5 miliar atau setara Rp76,02 triliun
Terakhir, Indonesia juga harus mengimpor BBM atau bensin olahan senilai US$7 miliar atau setara Rp118,26 triliun.
(azr/ros)
