Selain pengendalian impor, menurut Redma pemerintah juga bisa menambah utilisasi yang hanya setengah kapasitas produksi tersebut dengan mengeluarkan insentif.
“Insentif bisa juga dilakukan namun insentif yg langsung pada penurunan biaya produksi. Tapi hal ini juga harus beriringan dengan pengendalian impor.” kata Redma.
Salah satu contoh insentif yang menurut Redma bisa diadopsi oleh pemerintah Indonesia adalah program-program insentif milik pemerintah India seperti Technology Upgradation Fund Scheme (TUFF) atau insentif peremajaan mesin tekstil.
Selain insentif tersebut, Redma juga menyebut bahwa India mengenakan BIS (Bureau of Indian Standards) yang mewajibkan produk impor memiliki standar India.
“Dan Trade Remedies sebagai alat pengendalian impor” sebutnya.
Kekhawatiran Akan Impor Worn Clothing
Redma juga mengungkapkan kekhawatirannya atas impor baju bekas cacahan (worn clothing) asal Amerika Serikat yang merupakan salah satu poin dari perjanjian dagang dengan negara adi kuasa tersebut.
“Terkait worn clothing, ini perlu diawasi cermat agar betul-betul bisa didaur ulang dan tidak merembes ke pasar sebagai pakaian bekas.” kata Redma beberapa waktu lalu.
Redma juga meminta pemerintah untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi worm clothing yang dimaksud. Terlebih, Indonesia melarang impor pakaian bekas, sehingga pemerintah harus memastikan bahwa pakaian bekas yang dikirim dari AS hanyalah cacahan.
“Yang bisa masuk hanya dalam bentuk cacahan. Namun dalam bentuk cacahan ini juga harus dipastikan siapa yg impor, siapa yg mengolah dengan metode apa dan dijual kemana.” kata Redma.
“Jangan sampai kita impor dalam bentuk pakaian bekas lalu dijual kembali didalam negeri oleh importirnya”
Sebagai informasi, Indonesia telah resmi menuntaskan perjanjian tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) di Washington, Kamis (20/2/2025) waktu setempat yang tercantum dalam kerangka dokumen Agreement on Reciprocal Tariff (ART).
Dokumen tersebut juga telah ditandatangani oleh Menter Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Perwakilan Dagang atau US Trade Representative (USTR) Jamieson Greer.
Salah satu klausul dalam dokumen tersebut adalah Indonesia wajib membuka keran impor baku bekas yang telah dicacah (shredded worn clothing) khusus hanya berasal dari AS.
(ell)
