Waktu Tempuh
Risiko lain yang perlu diwaspadai, kata Ishak, adalah waktu tempuh kapal yang lebih lama dari AS yakni mencapai 30—45 hari. Sebagai perbandingan, impor yang dilakukan dari Timur Tengah rata-rata tiba di Indonesia dalam 10–15 hari.
Ishak menilai kondisi tersebut meningkatkan kerentanan pasokan terhadap gangguan seperti cuaca ekstrem atau gangguan dalam jalur pelayaran.
“Alhasil, risiko terhadap gangguan pasokan meningkat. Untuk itu, jika biaya pengadaan dari AS lebih mahal dari pasokan saat ini, ada potensi peningkatan subsidi atau potensi konsumen tidak mendapatkan harga yang lebih murah,” Ishak menegaskan.
Selain itu, Ishak menilai komitmen pembelian komoditas energi dari AS dalam volume besar dan jangka waktu panjang membuat Indonesia kehilangan fleksibilitas untuk memanfaatkan pasar spot yang lebih murah ketika kondisi global berubah.
“Pembelian dalam jumlah besar membuat Pertamina tidak lagi lebih leluasa membeli secara spot ketika harga lebih murah dan dari supplier yang jaraknya lebih dekat, seperti dari pasar spot Singapura,” ungkap Ishak.
Meskipun begitu, Ishak memandang impor liquified petroleum gas (LPG), minyak mentah, dan bensin dari AS membuat adanya diversifikasi sumber impor sehingga mengurangi ketergantungan Indonesia pada satu kawasan.
“Khususnya Timur Tengah yang rentan gejolak geopolitik,” ujar Ishak.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah bakal mengurangi porsi impor komoditas migas dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika gegara mengimpor komoditas migas senilai US$15 miliar dari AS.
Bahlil menegaskan masih mengkaji besaran impor migas yang bakal dialihkan dari tiga benua tersebut, tetapi dia memastikan akan memangkas impor migas paling besar dari Asia Tenggara, yang dalam hal ini Singapura.
Bahlil juga memastikan volume impor LPG, minyak mentah, dan bensin yang dilakukan Indonesia tetap dalam besaran yang sama atau tidak mengalami peningkatan.
Sekadar catatan, Pemerintah Indonesia dan AS resmi menandatangani poin-poin kesepakatan perjanjian tarif resiprokal, salah satu poinnya memuat kepastian pembelian komoditas energi dari AS senilai total US$15 miliar atau setara Rp253,4 triliun (kurs Rp16.894).
Dalam dokumen yang dirilis Gedung Putih, Indonesia diwajibkan mendukung dan memfasilitasi pembelian LPG senilai US$3,5 miliar atau setara Rp59,13 triliun.
Selain itu, Indonesia juga akan mengimpor minyak mentah atau crude oil dari Negeri Elang Bondol dengan nilai US$4,5 miliar atau setara Rp76,02 triliun.
Terakhir, Indonesia juga harus mengimpor bahan bakar minyak (BBM) atau bensin olahan senilai US$7 miliar atau setara Rp118,26 triliun.
Dalam hal ini, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga sudah meneken nota kesepahaman dan confirmation letter kontrak pembelian LPG dan minyak mentah dengan 2 perusahaan AS.
Pertamina Patra Niaga menyepakati kerangka kerja sama komersial terkait penyediaan light crude untuk kebutuhan kilang Pertamina Patra Niaga, termasuk potensi pasokan dari AS maupun portofolio global Hartree Partners LP.
Pertamina Patra Niaga juga menandatangani confirmation letter dengan Phillips 66 sebagai penegasan pelaksanaan kontrak pasokan LPG untuk periode sepanjang 2026. Total volume kontrak mencapai sekitar 2,2 juta metrik ton.
Sebelum itu, Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) telah meneken nota kesepahaman pengadaan feedstock minyak dan kilang masing-masing dengan ExxonMobil Corp, KDT Global Resource LLC, serta Chevron Corp.
Adapun, anggaran subsidi energi dalam APBN 2026 mencapai Rp210,1 triliun, naik 14,52% dibandingkan dengan outlook belanja subsidi pada APBN 2025 sebesar Rp183,9 triliun.
Secara terperinci, pemberian subsidi menyasar kepada komponen belanja Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kilogram sebesar Rp105,4 triliun dan listrik sebesar Rp104,6 triliun.
Anggaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kilogram itu naik 11,2% dari outlook tahun anggaran 2025 sebesar Rp94,79 triliun.
Sementara itu, perhitungan anggaran subsidi jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kilogram tahun 2026 menggunakan asumsi kurs dan subsidi tetap minyak solar Rp1.000/liter.
Adapun, volume BBM jenis solar dipatok sebesar 18,63 juta kiloliter dan minyak tanah sebesar 526.000 kiloliter.
Di sisi lain, anggaran subsidi listrik turut mengalami kenaikan sebesar 17,5% dari posisi outlook APBN 2025 sebesar Rp89,07 triliun.
(azr/wdh)
