Di sisi domestik, Bank Indonesia (BI) merilis data Neraca Pembayaran Indonesia pekan lalu. Terungkap bahwa sektor riil Indonesia tergerus dan surplus NPI yang sebesar US$7 miliar pada triwulan IV 2025 tidak lagi ditopang oleh kekuatan sektor riil, melainkan oleh transaksi modal dan finansial.
Transaksi modal dan finansial pada triwulan IV 2025 tercatat surplus US$8,3 miliar (2,3% dari PDB), setelah pada periode sebelumnya terkontraksi US$8 miliar (2,1% dari PDB). Dengan ketergantungan pada arus transaksi modal dan finansial, nilai tukar rupiah semakin volatil.
Awal pekan ini, data yang kurang mengembirakan juga hadir dari otoritas fiskal yang mencatat defisit pada keseimbangan primer sampai 31 Januari sebesar Rp4,2 triliun atau tercatat 4,7% terhadap target sepanjang 2026 yang dipatok defisit Rp89,7 triliun. Di saat periode sama tahun lalu justru mencatatkan surplus sebesar Rp11,1 triliun.
Sementara itu tim Bloomberg Economics telah mengunjungi Indonesia dan berdiskusi dengan sejumlah pelaku pasar dan eksekutif. Hasilnya, pelaku pasar dan eksekutif masih menyimpan kecemasan terkait kesehatan fiskal, tata kelola, dan pelemahan rupiah meningkat seiring pemerintah beralih menuju model yang lebih didorong oleh negara untuk mempersempit ketimpangan dan mendorong pertumbuhan, alias state-led growth.
Dalam catatan tersebut, tim Bloomberg Economics menyoroti bahwa meskipun angka utama PDB terus mencatatkan kenaikan sejak kuartal II hingga kuartal IV 2025, para pelaku sektor keuangan menilai ekspansi ekonomi kini semakin ditopang oleh peran negara. Di sisi lain, sektor swasta dinilai belum menunjukkan momentum mandiri yang cukup untuk menopang pertumbuhan secara berkelanjutan.
"Para narasumber menilai sentimen pelaku ekonomi tetap rapuh di tengah kuatnya indikator kepercayaan resmi. Kenaikan pendapatan rumah tangga pun tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi konsumsi, melainkan disimpan sebagai tabungan untuk mengantisipasi ketidakstabilan," sebut Ekonom Bloomberg, Chang Su dan Tamara Henderson dalam catatannya.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini lebih banyak ditopang oleh intervensi fiskal pemerintah. Di antaranya, Program Makan Bergizi Gratis sebagai program unggulan, yang menyerap hampir 9% anggaran negara pada 2026. Di saat yang sama pemerintah juga mendorong peningkatan belanja di sektor pendidikan dan kesehatan, menjadi pendorong utama laju ekspansi.
Program-program pemerintah mencerminkan besarnya ambisi negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menunjukkan keterbatasan dari pendekatan yang sangat bergantung pada peran negara. Dalam hal ini pasar agaknya merespons negatif menurut catatan Bloomberg Economics.
Terlihat dari pergerakan rupiah yang cenderung melemah, dan menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di kelompok negara berkembang. Dalam 12 bulan terakhir rupiah telah menyusut 3,26%. "[Rupiah] melemah lebih dari 7,5% terhadap dolar AS sejak kemenangan Presiden Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024," sebut laporan tersebut.
Alhasil, pelemahan ini malahan membuat ruang gerak Bank Indonesia jadi semakin terbatas, khususnya untuk melakukan pelonggaran moneter dengan penurunan suku bunga seperti yang diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih luas.
(dsp/aji)
