Bloomberg Technoz, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menghadapi tekanan besar setelah upayanya untuk memberlakukan darurat militer gagal. Ia mengumumkan keputusan tersebut dalam pidato yang disiarkan televisi pada malam 3 Desember 2024.

Dalam pidatonya, Yoon menjelaskan bahwa darurat militer dikeluarkan untuk melindungi kebebasan dan tatanan konstitusional, sembari menuduh pihak oposisi berusaha melumpuhkan pemerintahannya melalui langkah-langkah pemakzulan.

"Saya nyatakan keadaan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang merdeka dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara, membasmi kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang tak tahu malu," ujarnya, dikutip Korea Herald.

Namun, darurat militer itu tak berlangsung lama lantaran ditentang oleh berbagai elemen. Halaman kompleks Majelis Nasional kemudian dipadati warga.

Usai dekret itu dicabut, amarah warga tak langsung padam. Sebagian besar dari mereka bahkan masih menunggu di depan gedung Majelis Nasional. Selain itu, aksi-aksi lain muncul di berbagai tempat. Mereka menuntut agar Yoon diadili dan melepaskan jabatan presiden.

Seruan serupa juga disuarakan oleh pihak oposisi. Mereka bahkan mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon pada Kamis (5/12/2024). Seorang pejabat Partai Demokrat mengatakan bahwa oposisi menargetkan Sabtu sebagai hari pemungutan suara di parlemen untuk mosi pemakzulan.

(rrs)