Bloomberg Technoz, Jakarta - Serikat pekerja di Prancis memimpin aksi protes besar-besaran menentang rencana pemotongan anggaran yang dinilai sangat brutal. Aksi ini memperbesar tekanan terhadap Perdana Menteri Sebastien Lecornu yang baru menjabat dan masih berusaha mencari dukungan politik untuk menyusun anggaran baru.

Rencana penghematan tersebut awalnya diajukan oleh pendahulunya, Francois Bayrou, yang mundur setelah kalah dalam mosi tidak percaya.

Lecornu belum menunjukkan kesiapan untuk memberikan konsesi dalam negosiasi anggaran. Ia harus menjalin kesepakatan dengan oposisi agar tetap memegang kekuasaan, meski perundingan dengan kelompok politik lain masih minim hasil. 

Sementara itu, protes berdampak pada berbagai sektor, termasuk transportasi umum Paris terganggu dan pemindahan permadani Bayeux ke Inggris tertunda.

Protes ini merupakan eskalasi dari aksi sebelumnya yang berlangsung pada 10 September. Kali ini, seluruh serikat pekerja besar, termasuk CFDT yang moderat, turut serta menyerukan mogok kerja. 

Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau menyatakan sekitar 10.000 orang memblokir berbagai lokasi, tetapi pengerahan sekitar 80.000 polisi mencegah gangguan lebih lanjut.

Antara 600.000 hingga 900.000 pengunjuk rasa diperkirakan turun ke jalan pada sore hari. Lecornu menghadapi keterbatasan ruang gerak untuk merespons tuntutan mereka, di tengah membengkaknya defisit anggaran dan meningkatnya tekanan pasar terhadap aset Prancis. Biaya pinjaman negara pun melonjak ke level tertinggi sejak Januari.

Oposisi, termasuk Partai Sosialis dan National Rally, terus menekan pemerintah untuk memberikan lebih banyak konsesi. Partai Sosialis mendorong untuk menerapkan pajak kekayaan atas aset di atas €100 juta, yang diperkirakan akan menghasilkan €15 miliar per tahun. Namun, pemerintah memperingatkan bahwa langkah ini dapat mengancam iklim investasi Prancis.

(dre/ros)