Presiden Prabowo Subianto minggu lalu membuka lembaran baru dalam dunia korporasi Indonesia ketika ia mengizinkan WNA profesional memimpin BUMN.

Rationale di balik keputusan itu adalah tekadnya agar BUMN dikelola oleh eksekutif handal dan terbaik demi kemajuan perusahaan berplat merah. Keputusan itu juga didasari keinginannya melihat perusahaan nasional berkibar di kancah mancanegara.

Seperti Deng Zhaoping, yang tidak peduli warna bulu kucing asalkan mereka bisa menangkap tikus, Prabowo berprinsip yang terpenting adalah hasil akhir semata, bukan siapa yang menghasilkannya.

Rosan Roeslani, CEO Danantara, perusahaan dalam mana Garuda kini bernaung, menyambut baik keputusan Prabowo.

"Ini akan meningkatkan standar internasional Garuda dan membuatnya menjadi unit usaha yang profesional dan bersih dari KKN," katanya.

Segera pula dua WNA dengan reputasi yang tidak diragukan menduduki posisi strategis di Garuda. Seorang WN Singapura kini menangani bidang keuangan sedangkan rekannya dari Inggris mengurus bidang transformasi korporat. Keduanya datang dengan jam terbang yang tinggi dan karena itu diharapkan membawa ide dan kiat segar ke dalam Garuda, yang setelah sekian lama masih juga belum menghasilkan kinerja yang memuaskan.

Dari satu segi keputusan presiden merupakan antitesis dalam arti yang luas terhadap upaya pengembangan talenta nasional dalam memimpin entitas bisnis.

Pada pertengahan 1980an Indonesia menyaksikan tampilnya sosok-sosok manajemen nasional yang mumpuni memimpin perusahaan multinasional di sini. Unilever Indonesia, misalnya, mempercayai Yamani Hasan sebagai CEO Indonesia pertamanya. Demikian juga dengan Syafiri Alim di Goodyear Indonesia dan J. Soebandono di IBM Indonesia. Dan, tentunya,  Tanri Abeng ("Manajer Satu Miliar") yang memimpin Union Carbide Indonesia dan kemudian Bakrie Bros. sebelum diangkat menjadi Menteri BUMN pertama oleh Presiden Soeharto.

Sesungguhnya kita tidak kurang talenta manajemen yang handal. Robby Djohan membangun Bank Niaga dari nol, demikian juga Peter Gontha dengan Bimantara dan Ignasius Jonan dengan PT Kereta Api Indonesia, untuk menyebut beberapa nama yang menonjol.

Namun harus diakui pula unsur "moral hazard" masih sangat kental di antara kita. Mantan Presdir Pertamina Karen Agustiawan dan mantan presdir Garuda, Emirsyah Satar, misalnya, memimpin kedua BUMN secara gemilang. Namun secara hukum mereka terbukti melakukan tindakan tidak terpuji dan kini menghuni sel penjara. Dan tentunya kita masih ingat Ibnu Sutowo, yang membesarkan Pertamina tapi juga nyaris membangkrutkannya akibat sejumlah kebijakan yang keliru.

Kehadiran dua WNA di Garuda diharapkan tidak mengecilkan hati tapi justru memicu talenta nasional utk meningkatkan kemampuan mereka atas dasar meritocracy, bukan koneksi politik. Paling tidak itulah harapan di balik keputusan Prabowo.

DISCLAIMER

Opini yang disampaikan dalam artikel ini sepenuhnya merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan sikap, kebijakan, atau pandangan resmi dari Bloomberg Technoz. Kami tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, atau validitas informasi yang disajikan dalam opini ini.

Setiap pembaca diharapkan untuk melakukan verifikasi dan mempertimbangkan berbagai sumber sebelum mengambil kesimpulan atau tindakan berdasarkan opini yang disampaikan. Jika terdapat keberatan atau klarifikasi terkait isi opini ini, silakan hubungi redaksi melalui contact@bloombergtechnoz.com

(tad)