Pada 2 April 2025, Trump mengumumkan pengenaan tarif resiprokal kepada seluruh negara mitra dagangnya. Sebagai salah satu negara mitra dagang, Indonesia dikenakan tarif sebesar 32%. Disebutkan, penerapan tarif berlaku 90 hari setelah pengumuman pada awal April tersebut. Namun, dalam perjalannya, Presiden Trump menunda penerapannya hingga tenggat waktu 9 Juli 2025.
Pemerintah RI Negosiasi Awal dengan AS
Menanggapi penerapan tarif resiprokal tersebut, Pemerintah Indonesia tidak melakukan langkah retaliasi atau tarif balasan, melainkan memilih jalur negosiasi.
Pada tahap awal, delegasi Indonesia telah mengirimkan surat resmi terkait negosiasi tarif perdagangan pada Pemerintah AS pada 7 dan 9 April 2025. Dari pengiriman surat resmi ini, pemerintah Indonesia mendapatkan respons positif dari pihak USTR (United States Trade Representative).
USTR menganggap surat tersebut komprehensif dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang pertama kali mengajukan penawaran dalam format negosiasi bilateral tarif di era pemerintahan baru AS.
“Saya laporkan ke presiden yang ditawarkan Indonesia secara prinsip, melalui surat yang disampaikan 7 April dan 9 April mendapatkan apresiasi dari Amerika. Karena surat kita relatif komprehensif, terkait tarif dan non tarif, dan rencana Indonesia menyeimbangkan neraca perdagangan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga dalam konferensi pers digital di Jakarta, Senin (28/4/2025) lalu.
Dalam negosiasi pertama, Airlangga hingga eks Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di AS mulai 16 April 2025.
Airlangga Hartarto mengklaim Presiden Trump mengapresiasi poin negosiasi yang ditawarkan RI. Airlangga mengungkapkan, proposal negosiasi yang ditawarkan Indonesia kepada AS bersifat adil serta seimbang.
RI Paling Awal Negosiasi Tarif
Sri Mulyani kala itu mengatakan, Indonesia sebagai salah satu negara yang paling awal melakukan negosiasi dengan Trump. Negosiasi Indonesia disambut positif oleh AS melalui beberapa pertemuan.
Bendahara Negara menyebut, pembahasan negosiasi bukan hanya mencakup soal tarif, tetapi juga mengenai hambatan non-tarif seperti regulasi dan prosedur yang dianggap menghalangi atau tidak menguntungkan perusahaan AS.
Poin penawaran Awal Negosiasi RI
Indonesia menawarkan beberapa hal agar tarif dagang bisa diturunkan, baik yang berkaitan dengan tarif, non-tarif, hingga reformasi kebijakan.
Airlangga mengatakan Indonesia telah menyampaikan sejumlah tawaran kepada AS antara lain meningkatkan pembelian energi, produk pertanian, dan Engineering, Procurement, Construction (EPC), memberikan insentif dan fasilitas bagi perusahaan AS dan Indonesia, membuka dan mengoptimalkan kerja sama mineral kritis (critical mineral), memperlancar prosedur dan proses impor untuk produk AS, dan mendorong investasi strategis dengan skema business to business.
Indonesia juga menyampaikan pentingnya memperkuat kerja sama pendidikan, sains, ekonomi digital, dan jasa keuangan, penetapan tarif yang lebih rendah dari negara kompetitor untuk produk ekspor utama yang tidak akan bersaing dengan industri dalam negeri di AS seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang, serta juga menyampaikan pentingnya memastikan ketahanan rantai pasok dari produk strategis dalam menjaga keamanan ekonomi.
Di sisi lain, Airlangga menyampaikan permintaan Indonesia untuk mendapatkan penurunan tarif ekspor dari Indonesia ke AS, khususnya terhadap ekspor 20 produk utama Indonesia. Karena selama ini tarif impor Indonesia lebih tinggi dari beberapa negara kompetitor atau produsen barang sejenis dengan ekspor Indonesia ke AS.
Selain itu, tawaran Indonesia kepada AS untuk mewujudkan kerja sama perdagangan yang adil sepenuhnya mengacu kepada kepentingan nasional dan dirancang untuk memberikan setidaknya lima manfaat.
Pertama, memenuhi kebutuhan dan menjaga ketahanan energi nasional. Kedua, memperjuangkan akses pasar Indonesia ke AS, khususnya dengan kebijakan tarif yang kompetitif bagi produk ekspor Indonesia. Ketiga deregulasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha, perdagangan, dan investasi yang akan menciptakan lapangan pekerjaan.
Keempat, memperoleh nilai tambah dengan kerjasama rantai pasok (supply chain) industri strategis dan critical mineral. Kelima, akses ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang, antara lain kesehatan, pertanian, energi terbarukan (renewable energy).
RI Ajukan Proposal Penawaran Kedua
Dalam perkembangannya, Airlangga menyatakan bahwa RI sudah memiliki penawaran kedua untuk negosiasi tarif perdagangan dengan AS. Hal ini dilakukan menjelang berakhirnya batas waktu 9 Juli 2025 yang diberikan kepada berbagai negara untuk mencapai kesepakatan dengan AS agar terhindar dari kenaikan tarif.
Akan tetapi, pada Senin (30/6/2025), Airlangga tidak menjelaskan secara terperinci mengenai aspek dan sektor yang masuk ke dalam penawaran kedua tersebut. Meski begitu, Airlangga menyebut tawaran kedua itu sudah diterima oleh pihak AS.
Dia menuturkan, tim delegasi Indonesia sudah siap dan menunggu di Washington, D.C, AS. Hal ini dilakukan agar delegasi Indonesia bisa langsung memberikan klarifikasi atau tanggapan bila terdapat perubahan kebijakan dari AS.
Janji Beli Produk AS Rp572 triliun
Pada perkembangannya lain, pemerintah Indonesia berencana membeli produk AS dan melakukan investasi di Negeri Paman Sam senilai US$34 miliar atau setara Rp572,2 triliun (asumsi kurs Rp16.830/US$). Langkah ini menjadi tawaran yang berkaitan dengan negosiasi tarif dengan AS.
Airlangga bersama jajarannya melakukan lawatan ke AS seiring dengan rencana penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dengan mitra dagangnya di AS pada 7 Juli 2025.
Airlangga mengungkap, MoU tersebut berkaitan dengan pembelian barang agrikultur dan juga terkait dengan rencana investasi. "Termasuk di dalamnya oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Pengelola Investasi [BPI] Danantara," kata Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga telah membahas mengenai rencana Indonesia melakukan pembelian energi yang totalnya bisa mencapai US$15,5 miliar, meski begitu Airlangga tidak mengelaborasi jenis produk yang akan diimpor itu.
Ancaman Tarif Tambahan AS 10% bagi Negara Anggota BRICS
Di sisi lain, Trump juga pernah mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara mana pun yang mendukung "kebijakan anti-Amerika BRICS."
Ancaman ini makin menambah ketidakpastian menjelang tenggat waktu berlakunya pungutan resiprokal AS terhadap negara-negara mitra dagangnya, 9 Juli 2025.
"Setiap negara yang mendukung kebijakan anti-Amerika BRICS akan dikenai tarif tambahan sebesar 10%," kata Trump melalui unggahannya di Truth Social.
"Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini," imbuhnya mengancam.
BRICS merupakan kelompok negara yang terdiri Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Anggotanya kemudian bertambah dengan bergabungnya Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.
Perbandingan Tarif RI dan Negara di Asia
RI dan AS dikabarkan sepakat menetapkan bahwa tarif resiprokal terhadap Indonesia sebesar 19%. Angka ini lebih rendah dibanding tarif sebelumnya, yakni 32% yang diumumkan sejak 2 April 2025.
Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia, tarif Indonesia termasuk berada di level yang tinggi. Sebelumnya, Kamboja, Thailand dan Malaysia terkena tarif impor yang sama, yakni 19%. Namun, ketiga negara tersebut mendapat beberapa pengecualian tarif untuk beberapa sektor komoditas, yakni peralatan dirgantara, produk farmasi, dan komoditas utama seperti minyak sawit, kakao, dan karet.
Kemudian, India dikenakan tarif 18% dengan beberapa pengecualian. Tak hanya itu, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan bahkan hanya dikenakan tarif 15%. Ketiganya memperoleh tarif lebih ringan untuk beberapa komoditas, seperti otomotif, obat-obatan, dan semikonduktor.
AS Raih Akses Pasar Penuh dari RI
AS akan mendapatkan akses penuh terhadap seluruh pasar Indonesia. Menurut Trump, hal ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah.
“Kesepakatan penting ini membuka seluruh pasar Indonesia bagi AS untuk pertama kalinya dalam sejarah,” ujar Trump.
Selain itu, ekspor AS ke Indonesia bakal bebas hambatan tarif dan non-tarif. Namun, Trump kembali mengangkat isu barang yang dikirim ulang (transshipment). Menurutnya, bila ada barang yang dikirim ulang melalui Indonesia dari negara dengan tarif yang lebih tinggi, maka tarif tersebut akan ditambahkan ke tarif yang dibayarkan Indonesia.
RI Beli Produk Energi hingga Tani
Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli produk energi AS senilai US$15 miliar, produk pertanian AS senilai US$4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing, sebagian besar adalah pesawat 777.
“Untuk pertama kalinya, para peternak, petani, dan nelayan kami akan memiliki akses penuh dan menyeluruh ke pasar Indonesia yang berpenduduk lebih dari 280 juta orang,” ujarnya.
AS Incar Tembaga dan Tambang
Trump menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki tembaga berkualitas sangat tinggi, yang akan digunakan oleh AS. Tak hanya itu, Trump juga menyoroti komoditas-komoditas yang dimiliki Indonesia, seperti tanah jarang serta material berkualitas lain.
Negosiasi Ulang, Tarif 0% Produk Tertentu
Tak puas dengan keputusan tersebut, pemerintah berkali-kali melakukan negosiasi lanjutan dengan AS terkait kebijakan tarif resiprokal.
Airlangga menargetkan beberapa komoditas unggulan Indonesia seperti sawit, kakao, karet, serta komoditas yang menjadi bagian dari rantai pasok industri medis bisa mendapatkan tarif 0% ke pasar AS.
"Jadi kita sudah, sudah kita bicarakan untuk produk-produk yang Amerika tidak bisa produksi, seperti kelapa sawit, kakao, rubber, itu seluruhnya diberikan nol," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Rabu (29/10/2025).
"Kita minta juga untuk komoditas tertentu yang menjadi supply chain untuk misalnya industri medical," lanjut Airlangga.
Rampung Januari 2026
Airlangga melaporkan seluruh hasil kesepakatan negosiasi tarif dengan AS rampung pada Januari 2026. Kepastian tersebut dilakukan usai pertemuan lanjutan Airlangga bersama pihak perwakilan dagang AS atau USTR Jamieson Greer di Kantor USTR, Washington pada Selasa (23/12/2025).
Airlangga mengeklaim kedua negara telah menyepakati seluruh hasil poin-poin negosiasi tarif sesuai dengan kerangka yang sebelumnya dilakukan dalam leaders declaration pada 22 Juli lalu.
Saat ini, kata dia, kedua negara tengah menyusun sejumlah persiapan dokumen teknis atau legal drafting yang ditargetkan akan selesai dalam waktu selama satu hingga dua pekan mendatang.
Disahkan 19 Februari 2026
Prabowo Subianto diketahui telah bertolak ke AS pada Senin (16/2/2026) untuk menandatangani Agreement on Reciprocal Trade bersama Trump yang dijadwalkan pada 19 Februari 2026.
Diketahui, Prabowo didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan rombongan terbatas bertolak ke AS. Sementara Airlangga telah berangkat terlebih dahulu ke AS untuk melakukan persiapan dan menyambut kehadiran Prabowo.
Untuk memastikan kesiapan agenda strategis tersebut, bahkan Prabowo menggelar pertemuan dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (15/2/2026).
Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.
Pertemuan dilakukan menjelang kunjungan presiden ke AS, guna menyamakan posisi kebijakan serta mematangkan strategi negosiasi ekonomi.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan, secara substansi, negosiasi tarif telah rampung dan kedua negara telah menyelesaikan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting). Dalam kerangka kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen membebaskan tarif bea masuk bagi sebagian besar produk asal AS.
"Sementara itu, AS menurunkan tarif resiprokal atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%," ujar Haryo dalam keterangan tertulis, baru-baru ini.
Selain itu, AS juga memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit (CPO), kopi, dan kakao.
“Disampaikan Bapak Presiden rencananya akan hadir di AS pada tanggal 19. Di sekitar tanggal tersebut, rencananya akan dilaksanakan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART),” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto.
(lav)
