Bloomberg Technoz, Jakarta -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik keputusan pemerintah yang tergantung pada impor garam dari Australia. Keputusan tersebut sebenarnya bukan karena minimnya kualitas garam dari lokal; namun minimnya dukungan pemerintah kepada petani.

“Australia bisa menjual garam lebih murah karena teknologi mereka jauh lebih maju, skala produksinya besar, dan infrastrukturnya kuat. Di Indonesia, petani dibiarkan berjuang sendiri dengan alat tradisional dan ketergantungan pada cuaca,” kata anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo dikutip Selasa (17/02/2026).

Dia mengungkap, di Australia, produksi garam dilakukan dengan sistem industri berbasis penguapan air laut dalam kolam-kolam besar, menggunakan manajemen modern dan dukungan infrastruktur negara. Air laut dipompa ke tambak raksasa, diuapkan oleh sinar matahari, lalu dikristalkan dan dipanen dengan efisiensi tinggi.

Sementara itu, di Indonesia, mayoritas petani garam masih bergantung pada metode konvensional yang rentan hujan, tanpa teknologi pemurnian, tanpa gudang penyimpanan memadai, dan tanpa jaminan harga. Kondisi ini menampilkan bentuk ketidakadilan struktural.

“Petani kita disuruh bersaing dengan produk industri asing, tapi negara tidak pernah memberikan senjata yang setara. Ini bukan soal kemampuan petani, ini soal keberpihakan negara,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu.