Bloomberg Technoz, Jakarta - Rencana pengoperasian penuh Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan terus menjadi sorotan sebagai salah satu proyek strategis nasional di sektor energi. Proyek ini dipandang krusial dalam memperkuat fondasi ketahanan energi Indonesia di tengah tantangan geopolitik global dan dinamika pasokan minyak dunia yang kian kompleks.

Komitmen tersebut tercermin dari kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke fasilitas kilang RDMP Balikpapan pada Kamis 29 Januari 2026, dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan kesiapan operasional kilang secara menyeluruh sebelum memasuki fase operasi penuh.

Dalam agenda tersebut, Komisi VI DPR RI meninjau langsung kesiapan teknis dan nonteknis RDMP Balikpapan. Fokus utama diarahkan pada keandalan fasilitas, aspek keselamatan, serta keberlanjutan operasional agar kilang mampu beroperasi secara stabil dalam jangka panjang.

RDMP Balikpapan merupakan proyek strategis nasional yang diharapkan menjadi tulang punggung pengolahan minyak dalam negeri. Keberadaannya tidak hanya menambah kapasitas kilang nasional, tetapi juga mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak.

Kunjungan kerja ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, mulai dari Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) RI, PT Danantara Asset Management (Persero), Direksi PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), hingga Direksi PT KPB. Sinergi lintas lembaga ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan proyek dalam kerangka kebijakan nasional.

Kolaborasi antara regulator, pengelola aset negara, dan operator kilang menjadi faktor kunci agar RDMP Balikpapan dapat beroperasi secara optimal. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan tersebut juga menegaskan komitmen bersama untuk menjaga proyek ini tetap berada pada jalur yang tepat sebagai Proyek Strategis Nasional.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andi Muhammad Nurdin Halid, menegaskan peran strategis RDMP Balikpapan dalam sistem energi nasional. Ia menilai kilang ini harus dirancang dan dioperasikan sebagai bagian dari pertahanan energi Indonesia.

“Kilang tersebut harus menjadi bagian dari sistem pertahanan energi nasional, sehingga desain kapasitas cadangan, skenario kedaruratan, serta mitigasi risiko geopolitik regional perlu menjadi bagian integral dalam operasional kilang,” tuturnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa RDMP Balikpapan tidak hanya dipandang sebagai proyek bisnis semata, tetapi juga sebagai aset strategis negara. Dengan pendekatan tersebut, aspek keamanan pasokan dan kesiapan menghadapi situasi darurat menjadi perhatian utama dalam desain dan pengelolaan kilang.

Dalam kunjungan itu, Komisi VI DPR RI juga mengevaluasi tahapan produksi pasca peresmian RDMP Balikpapan. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh unit produksi dapat beroperasi secara andal dan terintegrasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selain kesiapan teknis, pembahasan juga mencakup penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Hal ini meliputi integrasi pasokan minyak mentah, sistem distribusi produk hasil kilang, hingga penerapan standar Health, Safety, Security, and Environment atau HSSE yang ketat.

Penguatan Sinergi dan Dukungan Kebijakan

Aspek dukungan kebijakan lintas sektor turut menjadi perhatian dalam diskusi tersebut. RDMP Balikpapan membutuhkan koordinasi yang solid antara pemerintah, DPR RI, regulator, serta operator agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh perekonomian nasional.

Andi Muhammad Nurdin Halid menegaskan komitmen DPR RI dalam mendukung Pertamina untuk mencapai kemandirian energi. Ia menilai keberhasilan RDMP Balikpapan akan menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan impor BBM.

“Kami dari Komisi VI akan terus mendukung Pertamina agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor BBM dan mampu memenuhi seluruh kebutuhan energi nasional secara mandiri,” tegasnya.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui fungsi pengawasan dan dorongan kebijakan agar proyek strategis seperti RDMP Balikpapan dapat berjalan sesuai rencana. DPR RI menilai keberhasilan proyek ini akan memberikan dampak signifikan bagi stabilitas ekonomi dan energi nasional.

Sementara itu, dari sisi operator, Vice President Legal and Relation PT KPB, Asep Sulaeman, menyampaikan bahwa fokus utama perusahaan saat ini adalah memastikan kesiapan operasional seluruh sistem RDMP Balikpapan.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh unit beroperasi stabil, aman, dan terintegrasi, sehingga RDMP Balikpapan benar-benar siap menopang pasokan energi nasional secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci agar operasional kilang dapat berjalan optimal. Menurutnya, dukungan kebijakan dan koordinasi yang kuat akan memastikan RDMP Balikpapan memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan energi nasional.

“Dukungan kebijakan serta koordinasi dengan DPR RI, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan RDMP Balikpapan memberikan kontribusi optimal bagi ketahanan energi nasional dan dampak ekonomi berkelanjutan,” pungkasnya.

Ke depan, RDMP Balikpapan diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas pengolahan minyak dalam negeri, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi perekonomian regional dan nasional. Dengan pengoperasian penuh yang andal dan berkelanjutan, kilang ini diproyeksikan menjadi simbol kemandirian energi Indonesia di era modern.