Alicia Diaz dan Erik Wasson - Bloomberg News

Bloomberg, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat yang dikuasai faksi Republik baru saja meloloskan undang-undang yang bertujuan mengakhiri kebijakan tarif Presiden Donald Trump terhadap Kanada. Langkah ini memberikan sinyal kuat mengenai meningkatnya kecemasan terhadap agenda ekonomi Gedung Putih menjelang pemilihan sela (midterm election) yang berfokus pada isu biaya hidup.

Meski Trump telah mengancam akan memveto langkah serupa—sehingga kecil kemungkinan aturan ini benar-benar menjadi hukum—pembelotan dari enam anggota faksi Republik dan penolakan dari hampir seluruh anggota Demokrat menunjukkan bahwa kendali Trump atas mayoritas tipis di DPR mulai goyah.

Lolosnya aturan ini terjadi saat Trump secara tertutup tengah mempertimbangkan untuk keluar dari perjanjian perdagangan AS-Meksiko-Kanada (USMCA) yang ia tanda tangani pada masa jabatan pertamanya. Langkah tersebut berisiko memperburuk ketegangan dagang di Amerika Utara, mengingat sekitar 80% barang yang diimpor dari Kanada memenuhi kriteria USMCA dan seharusnya bebas tarif.

Saat ini, Partai Republik tengah berjuang keras mempertahankan kendali di DPR dan Senat untuk pemilu November mendatang. Namun, upaya tersebut dipersulit oleh merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap kebijakan ekonomi dan imigrasi presiden.