Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil risiko dalam proses seleksi calon pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengingat posisi lembaga tersebut sangat strategis bagi kredibilitas sistem keuangan nasional dan tengah berada dalam sorotan investor global.

Hal ini disampaikan Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menanggapi ramainya isu bahwa pimpinan otoritas sektor jasa keuangan itu akan diduduki oleh kalangan politisi, bukan praktisi atau ahli dari sektor keuangan. Nama yang sempat mencuat adalah Ketua Komisi XI DPR sekaligus anggota fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun. 

"Kita harus menghindari risiko-risiko apapun yang mungkin terjadi akibat proses pemilihan anggota OJK yang disalahartikan oleh investor, oleh publik, oleh dunia besar, oleh sektor pemerintah kita," kata Wijayanto ketika ditemui di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). 

Sebab, menurutnya, setiap langkah dalam pemilihan Dewan Komisioner OJK akan diperhatikan secara ketat oleh pasar, publik, maupun komunitas internasional.

Oleh karena itu, ia menekankan proses seleksi harus dijalankan dengan tata kelola yang kuat, transparan, serta berbasis merit system, sehingga figur yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi dan rekam jejak profesional yang solid.