"Terutama untuk sebagaimana yang sudah pernah juga kami sampaikan, kami terus berusaha untuk bernegosiasi," tutur dia.
Sebelumnya diumumkan, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump akan segera menandatangani kesepakatan dari hasil negosiasi tarif perdagangan antara kedua negara sebelum akhir Januari 2026.
Kesepakatan negosiasi tarif dengan AS akan rampung dan diumumkan pada periode yang sama. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers terkait hasil negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan AS.
Pengumuman ini dilakukan usai Airlangga bertemu dengan pihak perwakilan dagang AS atau USTR Jamieson Greer di Washington, AS yang berlangsung pada 17-22 Desember 2025 kemarin.
"Saat ini, pihak Amerika sedang mengatur waktu yang tepat untuk rencana pertemuan antara kedua pemimpin tersebut," katanya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (23/12/2025).
Airlangga menjelaskan tim teknis kedua negara tengah menyusun sejumlah persiapan menyusun dokumen teknis berlandaskan hukum yang ditargetkan akan selesai dalam waktu selama satu hingga dua pekan mendatang.
Namun, dia menyebut kesepakatan masih sama atau sesuai dengan kerangka yang sebelumnya dilakukan dalam leaders declaration pada 22 Juli lalu, yang mengurangi tarif dari semula 32% menjadi 19%.
Kesepakatan itu juga diklaim "memberikan keseimbangan bagi akses pasar produk-produk Indonesia dan Amerika. Pada hal yang sama, juga memberikan akses pasar bagi Indonesia ke AS."
"Tidak ada kebijakan Indonesia yang dibatasi oleh perjanjian ini, dan tentunya kebijakan perjanjian ini sifatnya adalah komersial dan strategis dan menguntungkan kepada kepentingan ekonomi kedua negara secara berimbang atau balance," tegas dia.
Kembali Molor
Kepastian rampungnya kesepakatan dagang tersebut telah menghabiskan waktu yang cukup lama dan kerap tidak sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemerintah.
Sejak hasil joint statement menjelang akhir Juli lalu, pihak pemerintah Indonesia memastikan kesepakatan tarif akan ditindaklanjuti dan rampung pada Oktober tahun ini.
Namun, dengan adanya hambatan satu dan lain hal, target waktu kesepakatan tersebut kembali gagal dan diundur menjadi akhir Desember tahun ini, sebelumya akhirnya kembali diundur menjadi Januari 2026.
Dalam laporan Financial Times saat itu, AS menganggap RI melanggar kesepakatan untuk menghapus hambatan nontarif pada ekspor industri dan pertanian AS, serta masalah perdagangan digital.
Kedua belah pihak juga berselisih mengenai upaya AS untuk memasukkan klausul yang dianggap Indonesia sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan ekonominya.
Pemerintah Indonesia membantah hal tersebut. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengaku perundingan hingga kini masih berproses, termasuk memastikan tidak ada permasalahan spesifik dalam negosiasi.
"Perundingan dagang Indonesia dan Amerika Serikat masih berproses, tidak ada permasalahan spesifik dalam perundingan yang dilakukan," ujar Haryo saat dikonfirmasi, Rabu (10/12/2025) lalu.
Hanya saja, Haryo menggarisbawahi jika "dinamika dalam proses perundingan adalah hal yang wajar", seraya memastikan tetap berharap kesepakatan dapat segera selesai dan menguntungkan kedua belah pihak.
(lav)
