Perry mengatakan, langkah ini juga menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah dengan otoritas moneter, yang juga menjadi bagian dari strategi operasi moneter pro-market.
Dia juga menyebut rencana tersebut telah dikoordinasikan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. "Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah sasarannya dan angkanya nanti jelas," tutur dia.
Sepanjang tahun lalu, BI juga melaporkan telah menyerap instrumen Surat Berharga Negara (SBN) atau surat utang pemerintah senilai total Rp332,1 triliun.
Sekitar Rp246,6 triliun atau setara sekitar 74,25% diantaranya dilakukan lewat skema debt switching dengan pemerintah untuk membiayai program prioritas pemerintah.
"Sebagian SBN dimaksud dipergunakan untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam astacita, seperti perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)," ujar Perry.
Perry mengatakan, langkah pembelian SBN tersebut juga terus berlanjut hingga awal 2026 ini. Per 23 Januari, kata Perry, otoritas moneter juga telah membeli SBN senilai Rp23,7 triliun.
Ekspansi likuiditas tersebut, kata dia, juga tercermin dalam posisi penurunan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari semula sebesar Rp919,9 triliun pada awal 2025 menjadi Rp730,9 triliun per akhir 2025.
"Pembelian SBN tersebut dilakukan sesuai mekanisme pasar dan konsisten dengan program moneter yang ditempuh Bank Indonesia," tutur Perry. "Ini juga dimaksud sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal pemerintah."
(lav)
