Setelah mendengar argumen dari kedua belah pihak pada Jumat, hakim tidak mengatakan kapan ia akan memutuskan permintaan perusahaan tersebut.
Menurut gugatan antimonopoli yang diajukan Departemen Kehakiman dan sekitar 30 negara bagian, Live Nation mengendalikan lebih dari 265 venue konser di Amerika Utara dan mengelola lebih dari 400 artis musik. Live Nation juga menguasai sekitar 87% pasar penjualan tiket konser melalui anak usahanya Ticketmaster dan lebih dari 65% pasar promosi konser, kata Sweeney kepada hakim pada Jumat.
Andrew Gass, pengacara Live Nation, mengatakan pemerintah telah menyelidiki perusahaan itu selama bertahun-tahun tetapi hanya menemukan delapan dugaan kejadian dalam 15 tahun di mana Live Nation mengancam akan menahan konser jika sebuah venue mengganti layanan penjualan tiket. Pemerintah juga gagal menunjukkan bukti adanya kerugian yang ditimbulkan oleh kebijakan perusahaan yang mewajibkan artis menggunakan layanan promosi Live Nation di venue miliknya, katanya.
Pemerintah “membutuhkan bukti nyata bahwa para pelanggan ini dirugikan,” kata Gass.
Departemen Kehakiman berpendapat bahwa artis memperoleh pendapatan lebih rendah dari pertunjukan di amfiteater milik Live Nation.
Perusahaan tersebut menginstruksikan karyawannya untuk tidak menaikkan artist guarantees — jumlah uang yang disepakati untuk dibayarkan bahkan jika konser dibatalkan — karena artis harus menggunakan venue milik Live Nation, kata pengacara pemerintah Lorraine Van Kirk. Amfiteater Live Nation juga memiliki biaya venue dan layanan yang lebih tinggi dibandingkan tempat dengan ukuran serupa, yang sering kali memaksa artis menurunkan harga tiket agar tidak harus membebankan biaya lebih tinggi kepada penggemar, katanya.
(bbn)
