Ia menilai praktik tersebut bukan bagian dari pasar bebas, melainkan sebagai greedonomics atau ekonomi keserakahan—sebuah sistem yang memungkinkan segelintir pihak meraup keuntungan besar dengan mengorbankan hukum, lingkungan, serta kepentingan rakyat.
“Mungkin di banyak negara pernah ada masa seperti ini, masa para robber barons,” ujar Prabowo.
Selain penyitaan lahan ilegal, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai lebih dari 1,01 juta hektare lahan. Keputusan itu diambil setelah ditemukan berbagai pelanggaran hukum, termasuk pembukaan perkebunan di kawasan hutan lindung.
“Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum. Mungkin para pengusaha rakus ini merasa tidak perlu menghormati kedaulatan Negara Indonesia, atau merasa dapat membeli semua pejabat pemerintah,” lanjutnya.
Prabowo menambahkan bahwa hingga saat ini pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran pemerintah menunjukkan masih terdapat sedikitnya 1.000 tambang ilegal lainnya, bahkan ratusan korporasi yang diduga melakukan pelanggaran hukum serupa.
“Maka saya berkata, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada kemunduran,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa seluruh langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat Indonesia.
“Rakyat saya menuntut hal ini. Dan kami bertekad melayani rakyat dengan kejujuran,” pungkas Prabowo.
(red)
