Penawaran Blok
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengaku bakal menawarkan 110 wilayah kerja (WK) migas secara serempak mulai tahun ini demi menggenjot torehan lifting minyak Indonesia.
Bahlil juga bakal melakukan perawatan terhadap sumur-sumur tua agar produksinya tidak mengalami penurunan secara signifikan.
“Satu tahun saya kerjakan ini, selain saya mewarisi Pak Menteri [ESDM] lama, Abang saya Pak Arifin Tasrif, saya melanjutkan kepemimpinan beliau, saya menambah menjadi 110. Ini yang Pak Presiden Prabowo kemarin sudah memerintahkan, segera tenderkan.
“Jadi yang ada ini seperti bermain bola bukan a la Barcelona, ala Juventus. Bertahan dan menyerang. Kalau Barcelona kan total football. Kalau ini kita bertahan yang sumur-sumur tua kita pertahankan, agar incline-nya tidak terlalu turun,” ucap dia.
Bahlil juga meyakini peningkatan lifting memerlukan landasan aturan yang fleksibel, termasuk merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).
Alasannya, kata Bahlil, revisi UU Migas harus memberikan kemudahan bagi proses eksplorasi di hulu migas Indonesia.
“Makanya dibutuhkan landasan-landasan aturan yang fleksibel. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan pembaruan terhadap Undang-undang Migas itu. Jadi kita membuat undang-undang, setuju aja. Selama untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan,” ungkap Bahlil.
Adapun, lifting minyak Indonesia mengalami era keemasan sejak 1997. Kala itu, lifting minyak Indonesia menyentuh 1,5 juta bph dan bertahan pada level yang sama hingga 1998.
Pada 1999, lifting minyak Indonesia sedikit menurun ke level 1,4 juta bph dan bertahan di level yang sama hingga 2000.
Memasuki 2001, lifting minyak Indonesia masih berada di atas 1 juta bph yakni 1,2 juta bph. Kemudian pada 2022 menjadi 1,2 juta bph, 2003 1,1 juta bph, 2005 1 juta bph, dan akhirnya turun menjadi 963.000 bph pada 2007.
Sekadar catatan, Presiden Prabowo Subianto menghidupkan lagi ambisi produksi siap jual atau lifting minyak sebanyak 1 juta bph, dengan target yang bahkan lebih cepat dari yang ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya.
Bahlil pada kesempatan sebelumnya mengatakan Presiden ke-8 RI tersebut kini menginginkan lifting minyak 900.000—1 juta bph bisa tercapai antara rentang 2028—2029, lebih awal dari target pemerintahan sebelumnya yang bahkan sudah dianulir pada 2030.
“Bapak Presiden menargetkan kami agar pada 2028—2029, lifting kita sudah harus mencapai 900.000—1 juta bph. Ini tantangan, ini kerja keras. Pertanyaannya, apakah bisa dilakukan?” ujarnya di sela Mandiri Investment Forum, Selasa (11/2/2025) sore.
Target lifting 1 juta barel bukan hal baru. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, target tersebut dicanangkan dapat tercapai pada 2030. Namun, medio tahun lalu Kementerian ESDM ‘menganulir’ target tersebut.
Menurut proyeksi Kementerian ESDM saat itu, lifting minyak pada 2030 kemungkinan besar hanya akan bertengger pada level 869.000 bph. Dengan kata lain, proyeksi tersebut resmi meleset dari target lifting 1 juta bph yang sebelumnya ditetapkan pada 2030.
“Saya pegang data dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas [SKK Migas] bahwa betul kalau target 2030 1 juta bph. Ini sekarang tidak keluar angkanya mundur pasca-2030,” ujar Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (29/5/2024).
Dalam paparannya, Dadan menjelaskan bahwa tren lifting minyak diproyeksikan mengalami tren peningkatan pasca-2025.
Perinciannya adalah 2026 sebanyak 593.000—621.000 bph, 2027 sejumlah 597.000—652.000 bph, 2028 sekitar 625.000—720.000 bph, dan 2029 sebesar 642.000—792.000 bph.
(azr/wdh)
