Para pemimpin bergabung dengan Trump menandatangani dokumen, yang menurut Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt memberlakukan piagam dewan tersebut "secara penuh" dan menjadikannya "organisasi internasional resmi."
Dewan Perdamaian juga menandakan upaya Trump memasuki fase kedua rencana perdamaian Gaza, meski Hamas menolak menyerahkan senjatanya. Pada Kamis, presiden berusaha menggambarkan fase awal kesepakatan damai sebagai keberhasilan dan mengatakan AS berkomitmen melihat Gaza "dibangun kembali dengan benar."
Meski begitu, dia memperingatkan bahwa Hamas harus mengembalikan jenazah sandera terakhir dari serangan tahun 2023 terhadap Israel.
Dia membuka acara dengan membanggakan ekonomi AS dan klaimnya telah menghentikan setidaknya delapan perang, mencakup konflik yang belum berubah menjadi pertempuran terbuka atau di mana permusuhan berkepanjangan belum terselesaikan.
Trump juga menegaskan kembali keinginannya terkait anggaran pertahanan AS sebesar US$1,5 triliun dan memuji sekutu NATO yang meningkatkan target anggaran mereka. Namun, dia menyindir Spanyol yang belum berkomitmen pada angka tersebut.
"Mereka ingin mendapat keuntungan gratis, saya kira," ujar Trump.
Meski demikian, terlepas dari gembar-gembor Trump pada Kamis, dewan ini mengalami awal yang bergejolak, diwarnai keraguan tujuannya, komposisinya, dan kendali yang akan diberikan Presiden AS.
Sekutu penting AS, termasuk negara-negara ekonomi utama G-7, belum siap mendukung inisiatif tersebut, tetapi juga waspada agar tidak menyinggung Presiden AS yang menilai proyek ini sebagai bagian dari warisannya.
Trump awalnya mengusulkan dewan tersebut sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza yang dilanda perang, dengan tugas membantu mengawasi rekonstruksinya.
Namun, draf piagam yang dilihat Bloomberg menunjukkan mandat yang lebih luas untuk "menjamin perdamaian abadi di daerah-daerah terdampak atau terancam konflik," visi yang telah mengkhawatirkan banyak mitra AS bahwa dewan tersebut akan berusaha menyaingi—dan melemahkan—PBB.
Kekhawatiran tersebut tetap ada, meski pemerintahan Trump berusaha meyakinkan negara-negara bahwa dewan tersebut akan melengkapi, bukan menggantikan PBB.
Draf tersebut juga meminta negara-negara menyumbang setidaknya US$1 miliar untuk mengamankan tempat permanen dan akan memberikan Trump wewenang pengambil keputusan akhir sebagai "ketua perdana" dewan, di mana kemungkinan dia dapat tetap menjabat, bahkan setelah masa kepresidenannya berakhir.
Keanggotaan tersebut juga membuat sekutu demokrasi khawatir. Trump mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin, yang memicu kemarahan mengingat invasi Kremlin ke Ukraina, bersama pemimpin otoriter lain, Alexander Lukashenko dari Belarus.
Sekitar 60 pemimpin diundang bergabung, berdasarkan laporan media dan pernyataan resmi. Tidak ada negara dari Afrika sub-Sahara termasuk dalam daftar undangan.
Di antara negara yang sejauh ini menolak bergabung adalah Prancis, Inggris, Swedia, Belanda, Jerman, dan Kanada. Setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak undangannya, Trump mengancam negara tersebut dengan tarif 200% sampanye, dan membagikan pesan teks pribadi dari Macron di media sosial.
Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengaku bersedia bergabung dengan dewan "pada prinsipnya," tetapi menambahkan di Davos pada Selasa bahwa dewan harus fokus memenuhi kebutuhan Gaza. PM Inggris Keir Starmer menolak mendukung dewan itu dan mengatakan akan berkoordinasi dengan sekutu untuk merespons.
Keraguan itu juga muncul saat para pemimpin pekan ini kesulitan menangani titik konflik geopolitik lain, yaitu tuntutan Trump agar Denmark menyerahkan kendali Greenland, yang didukung ancaman tarif baru. Presiden Trump mencabut ancaman tarif pada Rabu malam, mengatakan ia telah mencapai "kerangka kesepakatan masa depan" terkait pulau Arktik tersebut.
Awal pekan ini, Trump mengaku berharap "kita tidak membutuhkan Dewan Perdamaian," tetapi PBB telah gagal membantunya menyelesaikan konflik dunia.
Meski Dewan Keamanan PBB awalnya mendukung rencana Trump untuk Gaza, mandat yang lebih luas membuat mereka terkejut. Pada Senin, juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan Dewan Keamanan hanya mengizinkan Dewan Perdamaian untuk bekerja di Gaza.
Saat presiden memperkenalkan konsep Dewan Perdamaian pada Oktober, tujuannya untuk membantu rekonstruksi Gaza setelah perang dahsyat antara Israel dan Hamas. Komite tingkat tinggi yang terdiri dari pemimpin dunia akan mengawasi tim teknokrat yang mengelola wilayah pesisir tersebut, bukan Hamas, guna menarik investasi asing dan meletakkan dasar bagi pasukan keamanan internasional.
Namun, bahkan elemen dasar rencana tersebut telah menimbulkan ketidakpuasan. PM Israel Benjamin Netanyahu, yang sejak itu menerima posisi di dewan, menolak dimasukkannya pejabat dari Qatar dan Turki dalam panel tambahan. Negara-negara tersebut dipandang Israel terlalu dekat dengan Hamas.
(bbn)
