Dia meminta seluruh pegawai Kemenkeu untuk mengedepankan profesional dan integritas dalam membantuk upaya optimalisasi penerimaan negara ke depan.
"Saudara semua memimpin unit di garis depan, di situ wajib pajak (WP) datang, dunia usaha datang, di situ kepercayaan negara dipertaruhkan," tegas dia. "Jadi, kalau ada yang nawar-nawar, bawa backing, kasih tahu saya, kita beresin bersama."
Purbaya sebelumnya melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya wilayah Jakarta Utara (Jakut) yang sebelumnya terjerat korupsi penerimaan gratifikasi.
Para pejabat baru yang dilantik adalah Untung Supardi sebagai Kepala Kantor wilayah DJP Jakut; Gorga Parlaungan sebagai Kepala KPP Madya Jakut; Hadi Suprayitno sebagai Kepala Seksi Pengawasan I KPP Madya Jakut; dan Andika Arisandi sebagai pejabat fungsional penilai pajak ahli muda KPP Madya Jakut.
KPK sebelumnya melakukan OTT kepada sejumlah pejabat pajak di lingkungan KPP Madya Jakut pada Sabtu (10/1/2026) lalu.
Dari OTT tersebut, KPK mengamankan delapan orang. Lima orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka; Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; dan Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar. Selanjutnya, konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin dan staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto.
Selain itu, KPK juga urut menyita sejumlah barang bukti dengan total nilai mencapai Rp6,38 miliar. Perinciannya uang tunai sebesar Rp793 juta; uang tunai sebesar SGD165 ribu atau setara Rp2,16 miliar; dan logam mulia seberat 1,3 kilogram atau senilai Rp3,42 miliar.
(lav)
