Secara umum, lanjut Sudirman, jika produksi nikel limonit Tanah Air dibatasi, maka akan terjadi peningkatan biaya penambangan akibat overburden yang tidak dapat dimonetisasi, kehilangan potensi royalti, serta terhambatnya pasokan bahan baku untuk smelter HPAL
Dia juga memandang pemanfaatan limonit justru meningkatkan efisiensi sumber daya karena memungkinakn seluruh profil laterit dimanfaatkan, tidak hanya lapisan berkadar tinggi.
Untuk itu, dia mendorong pemerintah agar lebih dominan memangkas target produksi bijih nikel berkadar tinggi atau saprolit karena ketahanan cadangannya relatif lebih rentan yakni tersisa sekitar 10 tahun.
“Sebaliknya, nikel limonit justru sebaiknya tidak dibatasi. Limonit adalah bijih berkadar rendah yang secara historis di banyak perusahaan tambang bahkan masih dianggap sebagai overburden atau material,” ungkap Sudirman.
“Selain itu, ketahanan cadangan nikel tipe ini secara nasional juga lebih baik, karna mampu memasok kebutuhan pabrik lebih dari 20 tahun,” lanjut dia.
Sebelumnya, Direktur Utama Vale Bernadus Irmanto meminta dukungan Komisi XII DPR RI untuk tambahan kuota produksi bijih nikel, meski perusahaan itu telah memperoleh persetujuan RKAB dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Bernadus mengatakan kuota produksi yang diberikan dalam RKAB saat ini hanya 30% dari volume yang diajukan.
Angka tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi komitmen pasokan ke sejumlah proyek pengolahan dan pemurnian yang tengah dikembangkan INCO bersama mitra strategisnya.
Bagaimanapun, dia tidak menyebutkan berapa persisnya volume produksi bijih yang diajukan INCO dalam RKAB 2026 ke Kementerian ESDM.
"Jadi yang kemudian menjadi permohonan dukungan kami adalah terkait dengan kuota penambangan atau produksi ore dari tambang kami di Pomalaa, Bahodopi, dan Sorowako,” kata Bernadus dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/1/2026).
"Saat ini kami sudah memperoleh approval atau persetujuan atau pengesahan RKAB. Namun demikian, kuota yang diberikan kepada Vale sekitar 30%,” kata Bernardus.
Dalam perkembangannya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno memastikan Vale dapat mengajukan revisi RKAB 2026 pada April hingga Juli.
“Enggak, kan mereka ada kesempatan juga untuk melakukan revisi April paling telat 31 Juli,” kata Tri kepada awak media di DPR, Jakarta, baru-baru ini.
Untuk diketahui, Vale saat ini tengah mengembangkan tiga tambang besar tersebar di Bahodopi, Pomalaa, dan Sorowako yang dikombinasikan dengan pembangunan fasilitas smelter.
Tambang Bahodopi menjadi salah satu proyek strategis perseroan dalam diversifikasi produk. Dengan masuknya Bahodopi ke tahap produksi, INCO bisa meningkatkan eksposur penjualan saprolit, yang sebelumnya bertumpu pada nickel matte.
Penjualan saprolit dari tambang Bahodopi dilakukan pada Juli 2025, dengan total penjualan bijih nikel saprolit mencapai 896.263 metrik ton basah per September 2025.
Setelah itu, proyek Pomalaa dijadwalkan menyusul pada kuartal II-2026, sedangkan Sorowako akan menjadi tahap akhir dari rangkaian ekspansi tambang Vale Indonesia. Ketiga tambang tersebut sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan.
Dalam pengembangan lini hilir, Vale bermitra dengan sejumlah pemain global untuk membangun fasilitas smelter hidrometalurgi berbasis HPAL.
Untuk proyek Pomalaa, Vale telah bekerja sama dengan Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. (Huayou) dan Ford Motor Co dalam pembangunan smelter.
Untuk Bahodopi, proyek dilakukan bersama GEM Hong Kong International Co. Ltd., serta Danantara. Sementara itu, di Sorowako, Vale kembali berkolaborasi dengan Huayou.
(azr/wdh)
