"Saya sangat menghargai gagasan Presiden Prabowo mengenai Sekolah Rakyat dan program MBG, namun pendekatannya seharusnya dibalik. Jangan berfokus pada pembangunan fisik sekolah semata, melainkan pada kualitas guru dan kualitas kurikulum," tutur dia.
"Anggaran program makan siang gratis sebaiknya dipangkas dan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan."
Adapun, pada tahun ini, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran MBG untuk Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai pelaksana utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp268 triliun.
Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipublikasikan oleh pemerintah pada Rabu (7/1/2026) lalu.
Alokasi tersebut tercatat melonjak 600% atau lima kali lipat lebih besar dibanding total realisasi anggaran penyaluran Program MBG pada 2025 lalu, yakni hanya Rp51,5 triliun. Pada tahun lalu, BGN hanya mampu menyalurkan 72,5% dari total pagu yang dialokasikan mencapai Rp71 triliun.
Namun, jumlah target penerima pada 2026 hanya bertambah 32% menjadi 82,9 juta orang dibanding peserta yang telah menikmati MBG pada tahun lalu, yakni sebanyak 56,13 juta penerima manfaat.
"Rincian dana BGN untuk program dukungan manajemen sebesar Rp12,41 triliun, dan program pemenuhan gizi nasional senilai Rp255,5 triliun," demikian tercantum dalam lampiran UU APBN 2026.
(ell)
