“Ancaman tuntutan pidana ini merupakan konsekuensi dari keputusan Federal Reserve menetapkan suku bunga berdasarkan penilaian terbaik demi kepentingan publik, alih-alih mengikuti preferensi Presiden,” kata Powell.
Sebagai catatan, Presiden Trump berulang kali meminta pemotongan suku bunga yang agresif, dengan dalih bahwa The Fed seharusnya bertindak untuk meningkatkan keterjangkauan perumahan dan mengurangi biaya pinjaman pemerintah.
Dalam tanggapannya, Powell melanjutkan “ini tentang apakah The Fed akan mampu terus menetapkan suku bunga berdasarkan bukti dan kondisi ekonomi, atau apakah kebijakan moneter justru akan dipengaruhi oleh tekanan atau intimidasi politik.”
Menyusul kriminalisasi yang mengancam independensi bank sentral negara terkuat di dunia itu, para kepala bank sentral dunia pun kompak memberi dukungan untuk Powell. Termasuk yang ikut tanda tangan adalah Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
"Kami berdiri dalam solidaritas penuh dengan Sistem Federal Reserve dan Ketua Jerome H. Powell. Independensi bank sentral merupakan pilar utama stabilitas harga, stabilitas keuangan, dan stabilitas ekonomi demi kepentingan warga negara yang kami layani," kata pernyataan yang rilis pada Rabu (13/1/2026).
Melalui pernyataan tersebut, para pemimpin bank sentral juga menekankan pentingnya menjaga independensi dengan tetap menghormati supremasi hukum dan akuntabilitas demokratis. "Gubernur Powell telah menjalankan tugasnya dengan integritas, berfokus pada mandatnya, serta menunjukkan komitmen yang teguh terhadap kepentingan publik."
Dampak Sistemik
Dalam sistem keuangan global yang saling terhubung, The Fed kerap jadi jangkar utama likuiditas dan penentu harga uang dunia. Dolar AS mendominasi transaksi perdagangan di dunia, pembiayaan utang, dan menjadi cadangan devisa negara-negara.
Dukungan terbuka para bos bank sentral dunia terhadap Powell tak bisa dianggap sebagai gestur solidaritas personal belaka, melainkan sinyal kepada pasar bahwa independensi bank sentral adalah isu sistemik yang akan berdampak pada sistem keuangan global. Sehingga, ketika kredibilitas kebijakan moneter AS tercoreng, dampaknya akan meluas dan berpengaruh terhadap negara lain.
Ketidakpastian atas independensi The Fed ini telah membuat volatilitas pasar keuangan kembali meningkat. Belum reda efek krisis Venezuela versus AS, investor kembali memperkuat mode risk-off, dan mengurangi eksposur terhadap aset berisiko. Ironisnya, tekanan politik terhadap The Fed ini justru memperkuat pergerakan dolar AS.
Dalam lima hari terakhir, mata uang Asia terhadap dolar AS kompak berada di zona merah dengan angka pelemahan beragam. Won Korea Selatan mengalami pelemahan paling dalam sebesar 1,25%, disusul yen Jepang 1,1%, rupiah Indonesia 0,54%, peso Filipina 0,45%, rupee India 0,3%, dolar Singapura 0,29%, dan dolar Hong Kong 0,08%.
Pasar obligasi juga tak luput dari tekanan. Investor menuntut imbal hasil lebih tinggi untuk menahan surat utang negara berkembang.
Apalagi bagi surat utang Indonesia yang memiliki kondisi defisit fiskal hampir menyentuh ambang batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Aksi jual kembali terjadi di pasar surat utang negara, imbal hasil (yield) tenor panjang seperti 10Y naik 6 basis poin (bps) menjadi 6,24%, tenor 12Y naik 26 bps menjadi 6,43% dan tenor menengah 5Y naik 20 bps ke 5,64%.
Dalam kondisi ini, mau tak mau kebijakan bank sentral di Asia dipaksa bersikap defensif dengan menahan pelonggaran suku bunga demi menjaga nilai tukar mata uangnya. Padahal, ekonomi domestik membutuhkan stimulus.
(dsp/aji)
