Dia mengingatkan Brasil saat ini justru tengah disorot akibat meningkatnya laju deforestasi seiring ekspansi besar-besaran kebun energi mereka untuk bioetanol.
Menurut Moshe, Indonesia dan Brasil merupakan dua negara dengan hutan tropis terbesar di dunia yang berperan penting sebagai paru-paru dunia, sehingga kebijakan energi harus mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang.
"Jadi jangan semata-mata kita mau niru satu negara tanpa melihat ada konsekuensi. Sekali lagi kita pertanyaakan tujuan utamanya apa sih sebenarnya?" ujarnya.
Untuk itu, Aspermigas pun meminta pemerintah menyampaikan secara terbuka tujuan kebijakan E20, termasuk apakah kebijakan tersebut benar-benar membuat energi lebih murah, sekadar mengalihkan impor, atau didorong oleh pertimbangan geopolitik tertentu.
"Jadi terbuka saja lah. Tidak perlu harus ditutup-tutupi," tegasnya.
Sebagai catatan, Agustus pada 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia dan Brasil meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di sektor energi yang melingkupi sektor energi baru dan terbarukan (EBT) hingga pengembangan mineral kritis.
Dalam kesepakatan kedua belah pihak, terdapat memorandum saling pengertian antara PT Pertamina (Persero) dan perusahaan migas Brasil, Fluxus dan memorandum saling pengertian antara PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) dan J&F S.A Brasil.
Meski tak tegas, Bahlil mensinyalir Pertamina akan bekerja sama dengan Fluxus untuk mengembangkan bioetanol. Alasannya, Bahlil mengatakan Indonesia akan mendorong pengembangan bioetanol dengan menggaet Brasil.
Terkait dengan mandatori bioetanol sendiri, Bahlil juga berencana menerapkan mandatori bensin dengan campuran etanol atau bioetanol 20% (E20) paling cepat pada 2027 atau paling lambat pada 2028.
Bahlil menjelaskan masih mengkaji apakah akan memandatorikan E10 atau E20 pada periode tersebut, tetapi dia memastikan akan membangun pabrik pengolahan bioetanol untuk mempersiapkan program tersebut.
“E10 sampai E20 untuk etanol, itu akan kita bikin mandatori karena nanti program itu pada 2027 atau 2028, itu akan dibangun di beberapa tempat. Bahan bakunya kan adalah jagung, kemudian singkong, dan tebu, dan beberapa komoditas lainnya,” kata Bahlil kepada awak media, di kawasan RDMP Balikpapan, Senin (12/1/2026).
Di sisi lain, dia mengklaim program mandatori bensin dengan campuran bioetanol tersebut akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
“Nanti kita akan juga melibatkan masyarakat, karena di situ kan ada, di samping ketahanan energi, kita penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi masyarakat kita suruh tanam, kemudian ada yang menjadi offtaker untuk diolah menjadi etanol,” ujar dia.
Adapun, Kementerian ESDM menyatakan mandatori bioetanol yang akan diterapkan pada 2027 atau 2028 hanya akan menyasar bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yakni Pertamax.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian EDM Eniya Listiani Dewi menyatakan peta jalan yang disusun kementerian belum membahas penerapan mandatori ke BBM nonsubsidi Pertalite.
“Pada saat ini masih untuk yang Pertamax, yang versi PSO belum dibahas,” kata Eniya ketika dihubungi Bloomberg Technoz, Jumat (9/1/2026).
Meskipun akan memandatorikan bensin dengan campuran etanol, Eniya menegaskan BBM jenis Pertamax tanpa campuran etanol akan tetap dijual secara luas.
Nantinya, lanjut dia, produk Pertamax dengan campuran etanol akan ditingkatkan peredarannya dan hanya berada di lokasi-lokasi tertentu.
“Tentunya masih ada karena produknya kan Pertamax Green 95 itu yang diperbanyak maksudnya dan dipertimbangkan di lokasi-lokasi tertentu, bukan langsung ke semua pulau di Indonesia ya,” tegas Eniya.
(prc/wdh)
