Di sisi lain, Eniya menerangkan alokasi B40 pada 2026 untuk sektor public service obligation (PSO) ditetapkan sebesar 7.454.600 kl dan alokasi non-PSO sebesar 8.191.772 kl.
Menurut dia, hal tersebut ditetapkan gegara realisasi non PSO tahun lalu lebih tinggi yakni sekitar 7,4 juta kl. Sedangkan PSO sepanjang 2025 terealisasi sekitar 6,8 juta kl.
“Jadi PSO-nya itu lebih rendah daripada non-PSO. Jadi non-PSO-nya cukup tinggi,” tegas dia.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menetapkan alokasi volume bahan bakar nabati (BBN) biodiesel untuk 2026 sebesar 15,65 kl.
Aturan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 439.K/EK.01/MEM.E/2025 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) Jenis Biodiesel serta Alokasi Volume BBN Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Tahun 2026.
Menurut hitung-hitungan Kementerian ESDM, program biodiesel untuk 2026 diperkirakan meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjadi Rp21,8 triliun.
Selanjutnya, penghematan devisa dari impor solar sebesar Rp139 triliun, menyerap tenaga kerja hingga lebih dari 1,9 juta orang, dan menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 41,5 juta ton CO2e.
Sekadar catatan, subsidi biodiesel untuk program B40 pada tahun 2025 diproyeksikan sekitar Rp35,5 triliun, naik dari realisasi sepanjang 2023 senilai Rp26,23 triliun untuk menyokong program B35.
Alokasi subsidi biodiesel pada 2025 hanya dibatasi untuk biodiesel segmen PSO sebanyak 7,55 juta kiloliter dari total target produksi B40 tahun ini sebanyak 15,6 juta kl.
Namun, dalam perkembangannya, Kementerian ESDM mengajukan tambahan alokasi subsidi B40 mencapai Rp16 triliun pada paruh kedua 2025.
(azr/naw)
