“Tidak bisa terus-menerus cadangan energi terbesar di dunia berada di bawah kendali musuh Amerika Serikat, di bawah kendali para pemimpin yang tidak sah,” kata Waltz. “Presiden Trump telah memberi kesempatan pada diplomasi. Ia menawarkan Maduro berbagai jalan keluar.”
Meski sebagian besar sekutu AS di PBB menyampaikan pernyataan dengan nada hati-hati, Washington menghadapi kritik tajam dari pejabat tinggi PBB yang menilai serangan tersebut melanggar hukum internasional, berpotensi memicu ketidakstabilan kawasan, serta menciptakan preseden berbahaya yang dapat meningkatkan kemungkinan konflik bersenjata.
“Saya tetap sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional tidak dihormati,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PBB Rosemary DiCarlo, seraya menegaskan bahwa ia berbicara atas nama Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Pejabat politik tertinggi PBB itu menyampaikan kritik luas terhadap operasi AS di Caracas pada Sabtu lalu yang berujung pada penangkapan Maduro, yang kini menunggu proses persidangan di New York. Pernyataannya mencerminkan kekhawatiran luas di kalangan sekutu Washington menyusul aksi militer AS tersebut, serta komentar terbaru Trump pascaoperasi yang menyinggung soal penguasaan Greenland.
Utusan Venezuela mengecam keras tindakan AS sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tindakan kolonialisme terang-terangan yang bertujuan merebut sumber daya alam strategis negaranya.
“Yang sangat serius adalah penculikan presiden republik,” kata Samuel Reinaldo Moncada Acosta dalam pertemuan PBB tersebut, seraya menambahkan bahwa tindakan itu “merupakan pelanggaran langsung terhadap norma esensial tatanan hukum internasional, yakni kekebalan pribadi kepala negara yang sedang menjabat.”
Operasi AS tersebut juga, sebagaimana diduga, dikecam oleh sekutu Venezuela, Rusia dan China. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, menyebut serangan ke Caracas sebagai “pertanda kembalinya era tanpa hukum dan dominasi Amerika Serikat melalui kekuatan.” Ia menilai AS tidak berusaha menutupi bahwa upaya menjatuhkan Maduro didorong oleh keinginan untuk menguasai secara “tak terbatas” cadangan minyak Venezuela yang sangat besar.
China menyatakan diri “sangat terkejut” atas tindakan AS yang disebutnya “ilegal dan bersifat intimidatif,” kata Kuasa Usaha China untuk PBB, Sun Lei. “Tidak ada negara yang bisa bertindak sebagai polisi dunia,” ujarnya di hadapan pertemuan tersebut.
Sejumlah sekutu AS, seperti Prancis dan Denmark, menekankan pentingnya mematuhi hukum internasional, namun pada saat yang sama mengakui ancaman yang ditimbulkan oleh Maduro.
Sementara itu, Inggris lebih menyoroti dampak buruk pemerintahan Maduro terhadap Venezuela dan menekankan pentingnya mengamankan masa depan yang sejahtera bagi negara tersebut, dengan hanya menyinggung secara singkat bahwa negara-negara tetap harus mematuhi Piagam PBB.
Utusan Argentina, Francisco Fabián Tropepi, menyampaikan pernyataan paling positif terhadap langkah AS dengan menyebut tindakan Trump di Venezuela sebagai “langkah tegas” yang berpotensi membantu memperbaiki kondisi negara tersebut.
(bbn)
