"Ini yang akan kita bicarakan dalam bentuk konseling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan. Namun itu kira-kira komunikasi sudah kami lakukan baik dengan pemerintahan Aceh maupun dengan UNDP dan UNICEF," ujar Tito.
Sebelumnya, informasi mengenai surat dari Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua lembaga PBB disampaikan oleh Juru bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA. Dia mengatakan dua lembaga itu dinilai memiliki pengalaman untuk menangani pascabencana di Aceh, seperti tsunami 2004 lalu.
Dia juga mengatakan saat ini terdapat 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawan dalam upaya pemulihan bencana Aceh. Hal ini sebagaimana tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.
"Beberapa langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, bangkit dari bencana ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (14/12/2025).
(dov/frg)



























