Dia mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Kemenko PMK terkait masalah aturan lahan yang akan digunakan dalam Pembangunan hunian tetap tersebut. Tak hanya itu, Ara juga menekankan bahwa nantinya Pembangunan hunian ini akan dikaji secara cermat dan teknikal.
“Yang pasti, dari rapat dua, tiga kali yang kami siapkan, ada beberapa [lahan] yang sudah diusulkan. Terkait aspek hukum dan bagaimana juga clear dari teknikal. Artinya, jangan sampai kita memindahkan, merelokasi rakyat yang kena bencana, banjir, longsor ke tempat yang tidak aman. Jadi itu betul-betul diperiksa betul daerah itu aman dari situasi-situasi yang tidak baik seperti banjir dan longsor,” jelasnya.
“Saya minta betul karena kita mengerti filosofis perumahan, rumah itu bukan hanya gedungnya dibangun tapi kehidupannya berpindah. Jadi juga pikirkan lokasi tempat anak-anaknya bersekolah, pikirkan tempat bekerja orang tuanya, bagaimana ke pasar. Jadi itu ekosistem itu harus menjadi pertimbangan,” tambahnya.
Ara tak menyebut secara rinci sebaran rumah yang akan dibangun di tiga provinsi tersebut. Meski begitu, ia mengungkap pembangunan akan mulai dilaksanakan di bulan Desember 2025 ini.
“Dan kita sudah langsung walaupun ini masih tahapan tanggap darurat, kita sudah segera siap, doakan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita sudah mulai membangun hunian tetap,” pungkasnya.
(ain)
