Analisis ini mencakup potensi pertumbuhan positif atau pengurangan pada jabatan tertentu yang harus selaras dengan arahan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi kementerian yang baru, yang sedang melaksanakan tugas-tugas, yang sekarang fungsi pemerintah itu sudah terbagi habis, tentunya harus sudah mulai menyiapkan,” kata dia.
Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan kementeriannya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, agar penerapan single salary ini dapat berlaku pada 2026.
“Ini terus kita matangkan, dan kita berharap tahun depan single salary sudah bisa diterapkan," kata Zudan dalam Agenda Rakornas BKN, mengutip dari siaran YouTube JPN News, Jumat (21/11/2025).
Berdasarkan keterangan dari website resmi BKN, single salary adalah sistem yang menetapkan bahwa ASN hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan beberapa komponen penghasilan.
Single salary system yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan.
Penerapan single salary membutuhkan persiapan yang matang sebab keputusan tersebut harus diambil secara bersama-sama.
"Tentu ini butuh persiapan-persiapan yang matang, dan ini tentunya harus kita putuskan bersama," tuturnya.
Menyitir data terbaru ASN per 1 November 2025 dari BKN yang dipaparkan Zudan, jumlah ASN nasional mencapai 5.588.245 orang, terdiri dari 64% PNS (3.599.590 orang) dan 36% PPPK (1.988.655 orang).
Berdasarkan instansi, 24% ASN bekerja di instansi pusat (1.348.170 orang) dan 76% berada di instansi daerah (4.240.075 orang), dengan komposisi gender tercatat 44% pria (2.447.785 orang) dan 56% wanita (3.140.460 orang).
(prc/naw)
