Bloomberg Technoz, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan dukungannya terhadap program financial health atau kesejahteraan keuangan yang diinisiasi Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA). Program ini menjadi langkah lanjutan dari inklusi keuangan yang selama ini dikembangkan OJK bersama pemerintah, dengan tujuan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa konsep tersebut relevan bagi Indonesia dan selaras dengan prioritas nasional. Ia menegaskan bahwa OJK siap bekerja sama dengan UNSGSA dan berbagai mitra untuk mendorong program kesejahteraan keuangan bagi masyarakat.

“Kami menilai pendekatan ini sangat tepat bagi kebutuhan Indonesia. Kami siap bekerja sama dengan UNSGSA dan tentu ke depan juga akan melibatkan berbagai pihak yang selama ini telah berkolaborasi dalam program literasi dan inklusi keuangan, untuk bersama-sama masuk ke program kesehatan atau kesejahteraan keuangan bagi seluruh masyarakat,” katanya dalam National Financial Health Event di Jakarta, Kamis (27/11).

Acara ini dihadiri oleh Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda selaku UNSGSA, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, serta sekitar 1.000 anggota komunitas perempuan di Jakarta.

Ratu Maxima menekankan bahwa inklusi keuangan bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal untuk meningkatkan kesejahteraan. Ia menyebut perlunya pendampingan agar masyarakat dapat memanfaatkan akses keuangan untuk mengelola keuangan harian, mengatur pendapatan dan pengeluaran, membuat anggaran, memperoleh kredit yang sesuai, serta merencanakan biaya pendidikan.

“Karena setelah semua orang memiliki akses, kini kita harus membantu mereka menggunakan akses itu untuk memperbaiki hidup mereka, seperti membantu mengatur keuangan sehari-hari, mengelola pendapatan dan pengeluaran, membantu menyusun anggaran, mendapatkan kredit yang tepat, ataupun menyiapkan biaya pendidikan,” imbuhnya.

Ia juga menekankan pentingnya ketahanan keuangan keluarga melalui pemanfaatan produk keuangan seperti asuransi dan dana darurat, serta menilai bahwa kesehatan finansial akan memperkuat stabilitas sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. “Ini bukan hanya isu makroekonomi, tetapi juga relevan bagi bank dan fintech. Ini bukan CSR atau kegiatan sosial semata. Ini kebutuhan penting,” tegasnya.

Dalam paparan lainnya, Ratu Maxima menyebut tiga pilar pengembangan financial health: mengubah pendekatan literasi keuangan, memastikan produk keuangan aman bagi konsumen, dan menempatkan kesehatan finansial sebagai bagian dari model bisnis jangka panjang sektor jasa keuangan.

Pada hari yang sama, Ratu Maxima juga menghadiri pertemuan dengan sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kesejahteraan keuangan sangat penting bagi stabilitas ekonomi, karena melemahnya kondisi finansial rumah tangga dapat menekan konsumsi, menggerus tabungan, dan menghambat pencapaian target pembangunan jangka panjang.

“Ketika kesehatan keuangan menurun, keluarga mengurangi konsumsi, menghabiskan tabungan, dan kembali pada utang mahal, sehingga semakin sulit bertahan. Hal itu berdampak pada stabilitas keuangan, produktivitas tenaga kerja, dan pencapaian target pembangunan nasional jangka panjang menuju 2045. Karena itu, memperkuat kesehatan keuangan adalah hal yang sangat penting,” ujarnya.

Selain itu, Ratu Maxima mengikuti diskusi terkait fraud dan scam yang dipimpin Friderica Widyasari Dewi bersama anggota Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Friderica menyoroti meningkatnya laporan penipuan dengan nilai kerugian hampir Rp8 triliun dalam satu tahun operasional IASC.

Rangkaian kunjungan Ratu Maxima ditutup dengan pertemuan bilateral bersama Anggota Dewan Komisioner OJK untuk membahas tindak lanjut penguatan program kesejahteraan keuangan di Indonesia.