“Masalah ini terjadi tidak hanya di Papua saja. Ini kebetulan yang masuk ke berita, tapi di daerah lain pun hal yang sama masih terjadi,” ujarnya.
Dalam paparan investigasi Kemenkes sebelumnya, salah satu faktor utama keterlambatan penanganan adalah kelangkaan dokter spesialis, khususnya spesialis Obgyn dan dokter spesialis Anestesi yang masif terjadi di wilayah luar Jawa.
Menkes menilai kondisi ini berdampak langsung pada keselamatan ibu dan bayi, terutama saat terjadi keadaan darurat obstetri yang memerlukan tindakan cepat, termasuk operasi sesar.
Sebagai langkah mendasar, Budi menyoroti pembangunan sistem pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit di daerah. Inisiatif ini, katanya, bertujuan mempercepat ketersediaan dokter spesialis putra-putri daerah agar bisa menempuh pendidikan di wilayah "Asal, bekerja, dan tinggal di tempat mereka berasal. Strategi ini juga sekaligus memperluas peluang kerja dan mengurangi kebutuhan rujukan jarak jauh yang kerap terkendala fasilitas pendukung,"ungkapnya.
Penguatan sistem itu sejalan dengan target nasional membangun 500 rumah sakit pendidikan di berbagai daerah, termasuk Papua, yang saat ini dikerjakan berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Program tersebut, ujar Budi, mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan penyediaan fasilitas pendidikan dokter spesialis secara luas di luar pulau Jawa.
Selain pendidikan, Budi juga menyoroti kebutuhan mendesak perbaikan tata kelola rumah sakit daerah, mulai dari pemeliharaan sarana-prasarana hingga disiplin pengisian data rujukan darurat. Menkes menggarisbawahi bahwa sistem rujukan Kemenkes sudah menyediakan dashboard ketersediaan dokter di IGD, dokter anestesi, dan kapasitas NICU. Namun, sistem tersebut baru optimal jika manajemen rumah sakit disiplin memperbarui data secara real-time.
Untuk memperkuat pembinaan di lapangan, Kementerian Kesehatan RI menugaskan salah satu rumah sakit pendidikan utama Indonesia, yakni RSUP Dr. Sardjito, untuk menjadi pendamping perbaikan layanan kesehatan di Papua. Langkah ini dilakukan setelah Gubernur Papua meminta asistensi langsung dalam penguatan standar operasi dan pengelolaan fasilitas rumah sakit di wilayahnya.
(dec)
