Sebelumnya, Menteri Pertahan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengerahkan penambahan batalion dalam rangka pengamanan sejumlah wilayah serta industri strategis yang memiliki pengaruh terhadap kedaulatan negara.
Salah satu industri strategis yang menurutnya memiliki kaitan dengan kedaulatan negara adalah kilang minyak dan terminal BBM milik Pertamina.
Sjafrie menegaskan TNI akan melakukan operasi militer selain perang (OMSP) yakni melakukan pengamanan pada fasilitas milik Pertamina tersebut. Penjagaan aset Pertamina itu akan mulai dilakukan pada Desember 2025.
“Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, Ini juga bagian dari OMSP, dan ada di dalam revisi, Undang-undang TNI yang 14 Pasal itu,” kata Sjafrie di Kompleks Parlemen, kemarin.
“Juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis, untuk bisa mengetahui, hal-hal yang mungkin, perlu kita ketahui sebagai suatu ancaman yang potensial, yang mungkin muncul, sehingga kita bisa mengantisipasi, pengamanan secara fisik,” lanjut dia.
Sebagai catatan, anak usaha Pertamina, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengoperasikan 6 kilang dengan kapasitas pengolahan mencapai 1 juta barel per hari.
Sejumlah kilang itu termasuk refinery unit (RU) II Dumai dengan kapasitas 170 MBPOD, RU III Plaju berkapasitas 126 MBPOD, RU IV Cilacap berkapasitas 348 MBPOD, RU V Balikpapan berkapasitas 360 MBPOD, RU VI Balongan berkapasitas 150 MBPOD, dan RU VII Kasim berkapasitas 10 MBPOD.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga (PPN) saat ini mengoperasikan 231 terminal migas, antara lain; 125 terminal BBM, 32 terminal gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG), dan 74 depot pengisian pesawat udara (DPPU).
(azr/naw)
