Sementara itu di tahun 2025 hingga tahun 2028, Basuki menyebut jika OIKN membutuhkan pendanaan senilai Rp48,8 triliun yang terbagi menjadi tiga batch yakni batch 1 tahun 2-25 dengan 16 paket pekerjaan terkontrak dengan total nilai pekerjaan sebesar Rp3,1 triliun.
Sementara itu Batch 2 dengan periode 2025 hingga 2027 membutuhkan pendanaan sebesar Rp 20 triliun dengan 28 paket pekerjaan yang terdiri dari 15 paket fisik dan 13 pake nion fisik termasuk pembangunan kantor lembaga legislatif dan yudikatif.
Terakhir, di batch 3 dengan rentang waktu antara 2026 hingga 2028 membutuhkan pendanaan sebesar Rp25,7 triliun yang terdiri dari pembangunan rumah tapak dan vertikal negara serta pembangunan infrastruktur pendukung kawasan.
“Selain APBN yang untuk pembangunan IKN, seperti yang kami laporkan kemarin, adalah adanya kerja sama pemerintah dan badan usaha [KPBU]. Jadi pembangunan IKN tidak hanya APBN, tapi ada KPBU sebesar Rp158,73 triliun. Yang Rp5,63 triliun sudah disetujui oleh Bapak Menteri Keuangan.” sebut Basuki.
(ell)
