"Saat ini, perubahan PMK 181 tersebut sedang dalam proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum yang dijadwalkan selesai pada November atau akhir tahun ini," tutur Djaka.

Dalam PMK tersebut, pengeluaran hasil produksi dari kawasan berikat dilakukan dalam jumlah paling banyak sebesar 50% yang berasal dari penjumlahan realisasi tahun sebelumnya.

Itu meliputi total nilai ekspor, nilai penjualan hasil produksi yang ditujukan kepada kawasan berikat lainnya, nilai produksi ke kawasan bebas dan nilai penjualan hasil produksi ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Sementara itu,  Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sepanjang Januari-September tahun ini total nilai ekspor tercatat mencapai US$209,8 miliar, tumbuh sebesar 8,14% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

(lav)