Meski begitu, pejabat AS berupaya keras agar DK PBB memberikan stempel persetujuan untuk rencana tersebut, dengan alasan dukungan itu akan membantu memastikan momentum diplomatik terus berlanjut. Pejabat juga berargumen bahwa resolusi itu akan membantu menggalang pasukan internasional yang diperlukan untuk mengawasi gencatan senjata di Gaza.

"Resolusi hari ini mewakili langkah signifikan lainnya menuju Gaza yang stabil dan dapat makmur, serta lingkungan yang memungkinkan Israel hidup dalam keamanan," kata Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz di hadapan DK PBB.

Waltz menyebut pasukan dari beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia dan Azerbaijan, akan membantu membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF).

Pasukan ini akan bekerja erat dengan Mesir dan Israel untuk membantu menjaga ketertiban sementara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menarik diri dari Jalur Gaza. Mereka juga akan mendukung Dewan Perdamaian (Board of Peace), yang tercantum dalam proposal Trump, dengan membentuk pemerintahan transisi.

ISF akan tetap diizinkan bertugas hingga 31 Desember 2027 dan dapat diperpanjang oleh DK PBB jika diperlukan.

Dokumen PBB tersebut juga menyerukan agar Dewan Perdamaian, yang dipimpin oleh Trump, melaporkan kemajuannya pada DK PBB setiap enam bulan sekali.

Resolusi itu menyatakan bahwa rencana tersebut akan memfasilitasi "jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina" dan bahwa AS "akan membentuk dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik bagi koeksistensi yang damai dan makmur."

(ros)